PATUHI Minta Penerapan Rekam Biometrik Ditunda Hingga Maret 2019

0
75
Peserta Aksi Damai Tolak VFS Tasheel saat melakukan aksinya di depan Kantor Kementerian Agama Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (3/10).
Peserta Aksi Damai Tolak VFS Tasheel saat melakukan aksinya di depan Kantor Kementerian Agama Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (3/10).

HAJIUMRAHNEWS – Sesuai dengan pemberitahuan lisan dari pihak Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA) bahwa mulai hari Senin, 17 Desember 2018, berkas aplikasi visa umrah harus dilengkapi dengan dokumen data biometrik dari VFS-Tasheel. Penetapan kebijakan ini tidak memberi waktu yang cukup bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan calon jamaah mempersiapkan diri terutama mereka yang telah terjadwal keberangkatan umrahnya di bulan Desember 2018 yang merupakan peak season.

Demikian pembuka surat permintaan penundaan penerapan data biometrik jamaah umrah yang dilayangkan Permusyarawatan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) kepada Head Operation PT Biometrik Kharisma Universal, Aarif Virani yang berkedudukan di Jakarta, pada Selasa (11/12) lalu.

Dalam surat tertanggal 11 Desember 2018 dan ditandatangani oleh Ketua Harian PATUHI dan Plt. Sekjen Anton Subekti yang kopiannya diterima hajiumrahnews.com, Kamis (13/12)  itu disebutkan jika penerapan kebijakan tersebut dipaksakan minggu depan, maka hampir pasti akan terjadi banyak kegagalan berangkat umrah, lantaran harus mengantri giliran proses pengambilan data biometrik.

“Hal yang sangat sensitif bagi umat Islam ini bisa memicu kericuhan yang menjurus kepada tindakan anarkis karena besarnya nilai kerugian yang harus diderita PPIU dan umat. Di tahun politik seperti saat ini, dikhawatirkan dapat memicu kegaduhan nasional yang berdampak buruk bagi semua pihak terkait,” tulis Ketua Harian PATUHI, Artha Hanif, sebagaimana tertulis dalam surat tersebut.

Karena itu, dalam surat itu, PATUHI menghimbau kepada VFS-Tasheel sebagai pelaksana kebijakan tersebut untuk menunda penerapan syarat data biometrik bagi jamaah umrah, setidaknya sampai bulan Maret 2019. Hal ini dilakukan agar PPIU bisa menyelesaikan kewajibannya atas grup keberangkatan yang telah terjadwal dan mensosialisasikan kebijakan baru ini kepada umat.

PATUHI juga meminta VFS-Tasheel melibatkan semua stakeholders penyelenggaraan umrah untuk merumuskan teknis dan sisdur pengambilan data biometrik yang ideal, mudah dan murah. Sehingga tidak menimbulkan hambatan bagi calon jamaah yang berniat ibadah umrah.

Berikutnya, VFS-Tasheel juga harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh usulan agar tempat pengambilan biometrik dilakukan di bandara-bandara keberangkatan umrah. Dan yang terakhir, VFS-Tasheel harus memastikan kesiapan semua fasilitas pengambilan data biometrik bagi jamaah umrah sebelum benar-benar diterapkan. Sehingga tidak timbul antrian yang diluar kendali.

“Melalui surat ini, kata PATUHI berharap mendapat tanggapan yang positif demi kemudahan para tamu Allah dalam menunaikan ibadah ke tanah suci,” kata Artha.

Di hari yang sama dengan keluarnya surat permohonan tersbeut, PATUHI juga bertolak langsung ke Saudi guna melobi pihak Pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas kebijakan ini. Berbekal rekomendasi dari pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia, tim PATUHI yang terdiri dari para Ketua Harian diantaranya, Baluki Ahmad (Himpuh), Joko Asmoro (AMPHURI), Artha Hanif (Kesthuri), Magnatis Chaidir (Asphurindo), Sekjen Muharom Ahmad, serta Bidang Hubungan Luar Negeri Ali Mohamad Amin itu terbang ke Saudi.

Sebelumnya diberitakan, beberapa waktu ribuan calon jamaah umrah dan masyarakat yang menamakan diri Jamaah Umrah dan Masyarakat (JUMRAT) Tolak VFS Tasheel, melakukan aksi damai di depan kantor KBSA di Jakarta, Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri. Dalam aksi tersebut, mereka meminta kepada Pemerintah Saudi untuk membatalkan pemberlakukan kebijakan perekaman biometrik oleh VFS-Tasheel. Karena hal ini dianggap sangat memberatkan jamaah Indonesia. (hai)

LEAVE A REPLY