Tahun 2019 Kuota Haji Indonesia Tetap, Saudi Kaji Ulang Soal Biometrik

1
1522
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Saudi Muhammad Salih bin Taher Bentin berbincang sebelum menandatangani nota kesepahaman (MoU) Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2019 di Mekkah, Saudi, pada Snein (10/12)
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Saudi Muhammad Salih bin Taher Bentin berbincang sebelum menandatangani nota kesepahaman (MoU) Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2019 di Mekkah, Saudi, pada Snein (10/12)
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Saudi Muhammad Salih bin Taher Bentin berbincang sebelum menandatangani nota kesepahaman (MoU) Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2019 di Mekkah, Saudi, pada Snein (10/12)

HAJIUMRAHNEWS – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Saudi Muhammad Salih bin Taher Bentin telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2019. Penandatanganan MoU berlangsung di di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, Mekah al-Mukarramah.

Demikian keterangan resmi Kementerian Agama yang diterima hajiumrahnews.com, Rabu, (12/12).

Dalam rilis disebutkan, Indonesia menjadi negara pengirim jamaah haji di kawasan Asia yang pertama diundang Kerajaan Saudi Arabia untuk menandatangani MoU ini.  Disepakati bahwa kuota jamaah haji Indonesia 1440H/2019M sebanyak 221ribu, atau sama dengan tahun lalu.

Menag Lukman mengatakan bahwa kesempatan bertemu Menteri Haji Saudi digunakannya untuk menyampaikan sejumlah usulan peningkatan layanan terhadap jamaah haji Indonesia.

“Kami usulkan, kebijakan fast track (jalur cepat) yang tahun lalu telah diterapkan pada 70.000 jamaah yang berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta,  pada musim haji 1440H/2019M juga diterapkan di seluruh embarkasi Indonesia,” jelas Menag di Mekkah,  Senin, (10/12).

“Kebijakan ini akan memudahkan jamaah haji, karena mereka tidak perlu mengantri lama untuk proses imigrasi di bandara Jeddah maupun Madinah,” lanjutnya.

Menag menambahkan, inovasi lain yang didiskusikan, terkait penerbitan visa haji dan umrah yang  dikaitkan dengan perekaman biometrik. Agar tidak membebani calon jamaah haji, Indonesia meminta agar Pemerintah Saudi tidak menerapkan kebijakan tersebut.

“Kami sudah menjelaskan kepada Menteri Haji Kerajaan Saudi Arabia bahwa kebijakan tersebut akan memberatkan calon jamaah mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau,” jelas Menag.

“Menteri Haji sedang mengkaji usulan tersebut dan akan membahasnya secara lebih detail di level teknis,” lanjut Menag.

Menag juga menyampaikan usulan terkait penomoran tenda di Arafah dan Mina sesuai dengan nomor kloter jamaah. Ini untuk memastikan jamaah haji Indonesia mendapatkan tenda sesuai kloter dan itu diharapkan memudahkan mobilisasi.

Lukman juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Saudi yang telah menjadi partner sangat baik dalam penyelenggaraan ibadah haji. Melalui kerja sama baik itulah Indeks Kepuasan Jamaah Haji Tahun 2018 meraih nilai sangat memuaskan.

“Kami berharap, prestasi ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan pada tahun berikutnya, sehingga jemaah haji dapat beribadah dengan lebih baik dan nyaman,” harapnya.

Turut mendampingi Menag dalam kunjungan kerja sekaligus penandatanganan MoU ini, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Nizar Ali, Sesditjen PHU Ramadhan Harisman,  Direktur Layananan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis, Direktur Bina Haji Khoirizi H Dasir, dan Staf Teknis Haji I (STH I) Endang Djumali. (hai)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY