PATUHI Lobi Pemerintah Saudi Soal VFS-Tasheel

0
48
Massa Aksi Damai yang tergabung dalam Jumrat (Jamaah Umrah dan Masyarakat) Tolak VFS-Tasheel di depan Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA) di Kuningan Jakarta, Rabu (3/10). (foto:hun)
Massa Aksi Damai yang tergabung dalam Jumrat (Jamaah Umrah dan Masyarakat) Tolak VFS-Tasheel di depan Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA) di Kuningan Jakarta, Rabu (3/10). (foto:hun)
Massa Aksi Damai yang tergabung dalam Jumrat (Jamaah Umrah dan Masyarakat) Tolak VFS-Tasheel di depan Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA) di Kuningan Jakarta, Rabu (3/10). (foto:hun)

HAJIUMRAHNEWS – Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA) akan memberlakukan wajib melampirkan bukti rekam biometrik VFS dalam pengajuan visa umrah yang akan dimulai pada 17 Desember 2018 mendatang. Sontak, kebijakan itu mendapat penolakan keras dari para petinggi asosiasi pelaku penyelenggara biro perjalanan haji khusus, umrah dan wisata muslim di Indonesia yang tergabung dalam Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI).

Berbekal rekomendasi dari pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia, PATUHI bertolak ke Saudi pada Selasa (11/12) guna melobi pihak Pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas kebijakan ini. Tim PATUHI terdiri dari para Ketua Harian diantaranya, Baluki Ahmad (Himpuh), Joko Asmoro (AMPHURI), Artha Hanif (Kesthuri), Magnatis Chaidir (Asphurindo), Sekjen Muharom Ahmad, serta Bidang Hubungan Luar Negeri Ali Mohamad Amin.

Demikian sebagaimana keterangan resmi yang diterima hajiumrahnews.com pada Rabu, (12/12).

Rencananya, selama berada di Saudi, PATUHI akan menemui Konsul RI di Jeddah, Kementerian Haji Arab Saudi dan Kementerian Kerajaan Arab Saudi. Keberangkatan PATUHI ke Saudi untuk memperjuangkan untuk penundaan dan peninjauan ulang kembali pemberlakukan perekeman biomterik (pengambilan sidik jari dan perekaman retina mata) bagi jamaah Indonesia.

“Pasalnya, hal ini akan berdampak pada gagal berangkatnya jamaah akibat habisnya mofa sementara perekaman biometric sendiri belum dilaksanakan,” kata Baluki yang juga Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh).

Menurutnya, perekaman biometrik sendiri akan dilakukan oleh operator yang telah ditunjuk oleh Saudi yakni VFS-Tasheel. VFS-Tasheel pun telah mendirikan sejumlah kantor untuk melakukan perekaman biometrik di Indonesia. “Namun, mengingat geografis Indonesia yang sangat luas dan beragam, sehingga jumlah kantor itu sendiri sangat tidak memadai bahkan menyusahkan calon jamaah umrah,” ujarnya.

Baluki mencontohkan, banyak calon jamaah umrah Indonesia yang berasal dari wilayah pedalaman dan terpencil. Di mana untuk mencapai kota atau kantor tempat perekaman biometrik saja, mereka harus menempuh perjalanan hingga dua hari karena selain jarak, kondisi alam juga menjadi kendala bagi mereka untuk bisa mencapai kantor tujuan.

“Hal ini karena kantor VFS-Tasheel sendiri tidak tersebar hingga ke pelosok,” ujar Baluki.

Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Joko Asmoro menambahkan, faktor usia dan kondisi fisik calon jamaah umrah juga mempengaruhi.

“Karena tidak semua calon jamaah Umrah ini berusia muda dan berbadan sehat. Sehingga, ini akan benar-benar menjadi kendala yang sangat berat bagi calon jamaah Indonesia jika diberlakukannya perekaman biometrik sebagai syarat pengurusan visa Umrah di Kedutaan Arab Saudi,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, beberapa waktu ribuan calon jamaah umrah dan masyarakat yang menamakan diri Jamaah Umrah dan Masyarakat (JUMRAT) Tolak VFS Tasheel, melakukan aksi damai di depan kantor KBSA di Jakarta, Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri. Dalam aksi tersebut, mereka meminta kepada Pemerintah Saudi untuk membatalkan pemberlakukan kebijakan perekaman biometrik oleh VFS-Tasheel. Karena hal ini dianggap sangat memberatkan jamaah Indonesia. (hai)

LEAVE A REPLY