Kemenag dan 9 Instansi Tekan MOU Soal Penyelenggaraan Umrah

0
48

umrah-intro-icon-620x300-700xHAJIUMRAHNEWS – Nota kesepahaman (MOU) tentang Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Umrah baru saja ditandatangani antara Kementerian Agama dengan 9 instansi lainnya.

Kesembilan instansi itu adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, POLRI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Masing-masing sepakat akan membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara dan tugas lainnya terkait dengan pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, M Arfi Hatim, menjelaskan bahwa penyusunan MOU ini memiliki maksud dan tujuan sebagai dasar legalitas formal dalam menjalankan tugas masing-masing pihak.

“MoU ini akan menjadi pedoman para pihak dalam pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah,” kata Arfi di Jakarta, Sabtu (17/11/2018).

Melalui MOU ini, kata Arfi, akan terwujud kerja sama yang tersinergi di antara instansi-instansi tersebut demi terlaksananya upaya pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah.

“MOU ini nantinya akan ditandatangani oleh Para Menteri dan Pimpinan Lembaga,” ujar Arfi lebih lanjut.

Setelah itu, kata Arfi, ditindaklanjuti dengan MOU tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaran Ibadah Umrah yang akan ditandatangani oleh pejabat setingkat Eselon I masing-masing Kementerian/lembaga.

Dalam kegiatan Focus Group Discussion yang dilaksanakan di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Jumat (16/11) lalu, telah disepakati rancangan akhir MOU untuk diajukan kepada masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga.

Dalam rancangan tersebut dijelaskan mengenai bidang kerjasama yang akan dilakukan. Di antaranya meliputi pertukaran data dan/atau informasi, pencegahan permasalahan yang mungkin timbul, dan pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah oleh PPIU. Selain itu, akan dilakukan juga penanganan bersama permasalahan yang muncul, dan akan dibentuk Tim Satuan Tugas dari para pihak yang menandatangani MOU.

Sementara itu, menurut Kepala Seksi Identifikasi dan Penanganan Masalah Ibadah Umrah Ali Machzumi, secara prinsip semua perwakilan dari Kementerian/Lembaga telah sepakat dengan substansi MOU.

“Bidang garapan Tim Satgas yang akan dibentuk nantinya tidak hanya mengawasi penyelenggaraan umrah oleh travel yang berizin PPIU,” ujar Ali Machzumi.

Menurutnya, satgas ini nantinya juga akan mengawasi travel-travel tidak berizin PPIU yang memberangkatkan jamaah umrah. (*)

LEAVE A REPLY