Ramadhan Harisman: Regulasi Haji Bagian dari Pelayanan Publik

0
25
Sesditjen PHU, Ramadhan Harisman
Sesditjen PHU, Ramadhan Harisman

HAJIUMRAHNEWS – Regulasi dalam penyelenggaraan ibadah haji sebagai bagian dari pelayanan publik. Oleh karena itu, negara wajib memenuhi hak dan kebutuhan dasar termasuk dalam ibadah haji dan umrah.

Demikian disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), Ramadhan Harisman saat menyampaikan materi Urgensi Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di hotel Ciputra, Semarang, pada Kamis (1/11) malam, sebagaimana dalam keterangan resmi yang dilansir laman resmi Kemenag, pada Jumat (2/11).

“Ada beberapa urgensi regulasi haji yang melatarbelakangi,” kata Ramadhan

Diantaranya, kata Ramadhan, karena ibadah haji dilaksanakan di luar negeri, maka oleh karenanya regulasi haji harus menyesuaikan dengan regulasi di Arab Saudi. “Berikutnya karena penyelenggaraan haji melayani jemaah dalam jumlah banyak dan dari berbagai latar belakang,” katanya.

“Urgensi regulasi lainnya karena penyelenggaraannya melibatkan banyak lembaga serta mengelola banyak uang,” imbuhnya.

Ramadhan menambahkan, berbagai contoh kebutuhan regulasi pada Ditjen PHU diantaranya regulasi tentang pendaftaran haji, kuota haji, BPIH, rekrutmen petugas, pembinaan manasik, pengkloteran, penempatan jamaah haji di hotel Makkah (qur’ah), pengelolaan dana haji, pengaturan PIHK dan PPIU.

“Sosialisasi regulasi seperti ini sangat penting sebagai media penyebarluasan informasi pemerintah kepada masyarakat khususnya jemaah haji dan umrah,” ujarnya. (hai/ab)

LEAVE A REPLY