Dirjen PHU Soroti Soal Regulasi Porsi Haji dan TPHD

0
69
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar saat menutup Rakernas Evaluasi Haji 2018 di Jakarta, Kamis (4/10)
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar saat menutup Rakernas Evaluasi Haji 2018 di Jakarta, Kamis (4/10)

HAJIUMRAHNEWS – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Nizar,  memerintahkan seluruh jajarannya agar segera disusun garis besar rumusan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2018 berupa rekomendasi yang akan diserahkan ke Menteri Agama.

“Beberapa hal menjadi perhatian serius dalam Rakernas diantaranya pelimpahan nomor porsi akan diperluas tidak hanya bagi jamaah wafat tapi bagi jamaah sakit permanen yang sulit diharapkan kesembuhannya atau udzur syar’i,” kata Nizar saat menutup Rakernas di Jakarta, Kamis (4/10).

Nizar menambahkan, pihaknya akan melakukan pembahasan khusus tentang peluang percepatan lansia dengan kajian regulasi yang mendalam. “Selaras dengan Rencana Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (RUU PIHU) yang juga membahas afirmasi pemberangkatan jamaah haji lansia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nizar mengatakan, dalam pembahasan RUU PIHU dengan Komisi VIII DPR juga menyepakati bahwa kelembagaan baru sebagai penyelenggara haji tidak dibutuhkan atau penyelenggaraan haji tetap berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Kemenag bersama DPR, kata Nizar, saat ini sudah mulai membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadha Haji (BPIH) tahun 2019.

“BPIH 2019 akan berbeda bagi jamaah yang tidak terkena tambahan biaya visa progresif dan jamaah yang harus menambah biaya visa progresif 2000 riyal. Hal ini sesuai dengan regulasi Arab Saudi yang sudah mulai berlaku tahun ini,” tegasnya.

Nizar juga memberikan apresiasi kepada peserta Rakernas yang menyepakati pembagian jamaah 40 orang per rombongan agar lebih lebih efektif dalam layanan transportasi antar kota perhajian maupun dari bandara. Nizar mengharapkan agar QR Code gelang haji diganti RFID (Radio Frequency Identification) yang memiliki teknologi lebih baik.

Selain itu, Nizar juga meminta agar pembentukan kloter memperhatikan asal daerah jamaah haji tiap rombongannya diikuti penempatan seat pesawat yang berurutan per rombongan. Termasuk Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) juga disorot oleh Nizar.

“TPHD harus diseleksi bersama antara Pemprov dan Kemenag. Khusus formasi pembimbing ibadah dari TPHD dipilih dari Kelompok Bimbingan dan atau tokoh agama Islam dari daerah asal agar pembimbingan jamaah haji dalam kloter lebih maksimal,” imbuhnya.

Nizar pun memerintahkan agar pelatihan petugas haji di daerah melibatkan TPHD dan Ketua Rombongan Ketua Regu. Sedangkan pelaksanaan manasik haji yang selalu dinilai terlambat, mulai tahun 2019 akan dimulai lebih cepat dengan setelah mendapatkan izin penggunaan anggaran lebih awal dari DPR dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). (hai/mch)

LEAVE A REPLY