Jamaah Umrah dan Masyarakat Indonesia Tolak VFS-Tasheel

0
47
Massa Aksi Damai yang tergabung dalam Jumrat (Jamaah Umrah dan Masyarakat) Tolak VFS-Tasheel di depan Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA) di Kuningan Jakarta, Rabu (3/10). (foto:hun)
Massa Aksi Damai yang tergabung dalam Jumrat (Jamaah Umrah dan Masyarakat) Tolak VFS-Tasheel di depan Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA) di Kuningan Jakarta, Rabu (3/10). (foto:hun)

HAJIUMRAHNEWS – Akhirnya gelombang protes atas rencana pemberlakuan pengambilan sidik jari dan retina oleh VFS-Tasheel di Indonesia sampai pada puncaknya. Jamaah umrah dan masyarakat muslim Indonesia yang tergabung dalam Jumrat (Jamaah Umrah dan Masyarakat) melakukan aksi damai di depan Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA) pada Rabu, (3/10).

Tak berhenti di situ, mereka juga melanjutkan aksi damainya ke kantor Kementerian Agama (Kemenag) di Lapangan Banteng, dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Jakarta Pusat. Massa berbusana putih-putih sekitar lebih dari seribu orang itu secara tertib melakukan aksi damai di depan pintu gerbang Kementerian Agama, sembari menunggu perwakilan massa yang diterima pejabat Kemenag dan Kemenlu.

Dalam aksinya para orator menyampaikan keresahan para penyelenggara ibadah umrah jika VFS Tasheel benar-benar diterapkan di Indonesia. Hal ini seperti tertuang dalam rilis yang diterima redaksi hajiumrahnews.com yang menyebutkan bahwa mekanisme pengambilan sidik jari dan retina di embarkasi bagi jamaah haji reguler tahun 2018 diklaim sebagai terobosan dan pelayanan baru berkat VFS Tasheel.

“Dibalik bantuan pelayanan tersebut terdapat niat meraup jutaan dollar Amerika dari jamaah umrah dan upaya mengeliminasi penyelenggara umrah penyedia visa umrah di negeri muslim terbesar ini,” kata Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), Baluki Ahmad, saat ditemui di lokasi aksi.

Menurutnya, alih-alih memberi kemudahan, ternyata akan menyulitkan sejuta calon jamaah umrah yang tersebar di seluruh pelosok negeri. “Selama ini kita mengikuti apa yang diinginkan kedutaan Arab Saudi, tapi kalau seperti ini, terpaksa kita harus protes keras, menolak masuknya VFS Tasheel,” katanya.

aksi 1

Dalam rilis yang dibagikan, disebutkan sejumlah keresahan masyarakat muslim dan penyelenggara ibadah umrah, diantaranya : Pertama, jika saja penduduk di pelosok Ciamis, Jawa Barat bangun dan berangkat subuh dari rumahnya, dia akan sampai di Bandung ibukota Jawa Barat persis adzan dhuhur berkumandang di Masjid sekitar kantor VFS Tasheel.

Kedua, jika VFS hanya mampu memproses 100 jamaah per hari seperti yang selama ini diterapkan, untuk proses ke negara-negara Schengen, bisa jadi para jamaah harus menginap di ibukota provinsi.

Ketiga, jika atas nama aturan Kemenlu Kerajaan Arab Saudi, kenapa Kemenlu belum menerima teleks diplomatiknya agar segera diteruskan ke Kemenag untuk disosialisasikan kepada para penyelenggara umrah di bawah binaannya.

Keempat, jika memang benar atas nama aturan Kemenlu Saudi, kenapa usahanya dimonopoli VFS Tasheel perusahaan asing yang melanggar UU Anti monopili di Indonesia? Bukankah setiap jamaah umrah sudah diambil sidik jari saat membuat paspor di kantor imigrasi. Bahkan data yang sama dimiliki Dukcapil saat perekaman data e-KTP.

“Jamaah Indonesia terkenal sangat penurut, ramah, akomodatif, tapi jangan sampai terus dikangkangi oleh para pihak swasta yang mengatasnamakan pelaksana aturan yang belum jelas,” ujar Cheppy Wahyu, petinggi Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) saat berorasi di atas mobil.

Peserta Aksi Damai Tolak VFS Tasheel saat melakukan aksinya di depan Kantor Kementerian Agama Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (3/10).
Peserta Aksi Damai Tolak VFS Tasheel saat melakukan aksinya di depan Kantor Kementerian Agama Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (3/10).

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Himpuh, Muharrom Achmad yang mengatakan, pihaknya menuntut agar pengambilan data biometrik tetap dilakukan di bandara kedatangan di Saudi sebagaimana yang sudah berjalan baik selama ini. “Proses pengambilan data biometrik di negara asal hanya usaha bisnis dari VFS Tasheel menunggangi alasan pelayanan dan keamanan,” timpal Muharrom, saat menyampaikan orasinya di atas mobil bersama beberapa petinggi asosiasi lainnya.

Sementara Ketua Umum Kesatuan Travel Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Azrul Azis saat mendampingi pejabat Kemenag dan Kemenlu yang menemui massa aksi, meminta agar Menteri Agama dan Menteri Luar Negeri menolak beroperasinya VFS-Tasheel dalam proses pengajuan visa umrah karena kondisi geografis Indonesia.

“Kami memohon kepada Menlu Kerajaan Saudi melalui KBSA di Jakarta agar pengambilan data biometrik dikembalikan seperti awalnya diambil saat jamaah melalui pemeriksaan imigrasi sesaat setelah mendarat di Bandara kedatangan umrah baik di Jeddah maupun di Madinah,” tegasnya.

aksi 5

Sementara Direktur Pembinaan Umrah dan Haji Khusus, Arfi Hatim yang menemui massa aksi menyampaikan, pihaknya terus mengkaji dan berkordinasi dengan pihak terkait tentang rencana pemberlakuan pengambilan sidik jari dan retina oleh VFS Tasheel sebagai upaya peningkatan layanan dan keamanan jamaah.

“Ada beberapa opsi yang kami masih diskusikan dengan pihak-pihak yang terkait. Salah satunya adalah jika memang VFS Tasheel jadi beroperasi di Indonesia, maka proses itu dilakukan di bandara keberangkatan. Itu usul kami,” kata Arfi yang ditimpali sorakan  massa yang menyemut di depan kantor Kemenag.

Terkait rencana Kemenag memberikan opsi tersebut, salah seorang pemilik PPIU yang ikut dalam aksi menyesalkan akan hal tersebut. “Rupanya Kemenag telah mendahului menyampaikan usulan itu sebelum berdiskusi dengan kita, para penyelenggara umrah,” katanya. (hai)

LEAVE A REPLY