Menyoal Fatwa Haram di Aceh, dari Ngopi Semeja hingga Soal Berjenggot

0
117

1d4cb8a3-a506-45a1-863b-7e54271b29f9_169

Hajiumrahnews – Bupati dan wali kota Aceh terus membuat kebijakan yang kontroversial. Masih ingat dalam benak kita bagaimana mereka mengharamkan non-muhrim ngopi semeja hingga larangan ngangkang saat diboncengkan di sepeda motor. Aturan tersebut membuat heboh dan tentu saja menimbulkan pro dan kontra.

Di antara daerah di Aceh yang pernah membuat kebijakan yang menuai kontroversi adalah Aceh Barat, Lhokseumawe, Aceh Besar, Aceh Selatan, dan Bireuen. Rata-rata aturan yang dibikin tersebut tidak bertahan lama, kecuali kebijakan wajib berjilbab bagi pramugari yang dikeluarkan Pemkab Aceh Besar.

1. Larangan Berjenggot bagi PNS di Aceh Selatan

Larangan berjenggot bagi pegawai negeri sipil di Aceh Selatan, Aceh, dikeluarkan oleh Bupati Husin Yusuf pada 2010. Pernyataan larangan tersebut dikeluarkan Husin saat penyerahan surat keputusan 80 persen kepada calon PNS 2009 pada Selasa (11/5/2010).

“Aturan larangan berjenggot itu dibikin karena Aceh termasuk bagian dari Indonesia, bukan Iran,” ujarnya beralasan kala itu.

Berbagai kalangan di Aceh, mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga dakwah, kalangan akademisi, mahasiswa, dan aktivis LSM, baik yang ada di Aceh maupun di luar negeri, mengecam aturan tersebut.

Sebab, aturan tersebut dinilai bertentangan dengan sunah rasul. Menurut ulama, dalam Islam hukum memelihara jenggot merupakan sunah Rasul, yang memang dianjurkan dalam Islam dan tidak berdosa bagi yang tidak melaksanakannya.

Setelah menuai kecaman dari berbagai pihak, aturan tersebut tidak berhasil dijalankan.

2. Larangan Ngangkang bagi Perempuan di Lhokseumawe

Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya mengeluarkan surat edaran nomor 002//2013 dan tertanggal 2 Januari 2013 tentang larangan mengangkang saat diboncengkan di sepeda motor di Lhokseumawe. Surat edaran tersebut disebarkan ke keramaian dan kantor-kantor kepala desa.

Aturan ini seketika heboh dan menuai kontroversi. Suadi resmi memberlakukan aturan tersebut pada Senin, 7 Januari 2013. Perempuan PNS terlihat cukup patuh dengan edaran yang diterbitkan Wali Kota Suaidi Yahya itu. Mereka mengenakan rok dan duduk menyamping saat diboncengkan di sepeda motor.

Spanduk dukungan kebijakan larangan mengangkang bertebaran. Sebaliknya, aksi atau simbol penolakan sama sekali tidak terlihat saat itu. Namun belakangan, aturan tersebut tidak dijalankan lagi.

3. Aturan Wajib Mengenakan Rok di Aceh Barat

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memberlakukan aturan wanita wajib mengenakan rok dan melarang berpakaian ketat pada 2010. Aturan tersebut dikeluarkan Bupati Aceh Barat Ramli Mansyur dan resmi berlaku sejak 26 Mei 2010.

Saat itu, sebanyak 20 ribu helai rok disiapkan Pemkab untuk dibagikan secara cuma-cuma kepada wanita yang terjaring razia busana ketat yang akan digalakkan agar aturan itu berjalan. Polisi Syariat Islam juga melancarkan razia di jalan-jalan besar.

“Selaku pemimpin, saya harus menerapkan aturan ini karena saya akan dimintai pertangungjawaban oleh Allah nantinya, dan oleh rakyat saya,” kata Ramli ketika itu.

4. Pramugari Wajib Berjilbab di Aceh Besar

Bupati Aceh Besar Mawardi Ali mewajibkan pramugari yang mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, berjilbab. Aturan itu tertuang dalam surat bernomor 451/65/2018 dan ditujukan kepada seluruh maskapai.

Aturan ini sempat membuat heboh. Meski sempat menimbulkan pro dan kontra, seluruh maskapai menaati aturan yang mulai berlaku sejak Januari 2018 itu. Beberapa minggu setelah Mawardi meneken aturan ini, pramugari maskapai yang terbang ke Aceh terlihat berjilbab. Kebijakan ini masih berjalan hingga sekarang.

“Di Aceh, dari 2001 ada undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam. Sekarang sudah kita laksanakan secara menyeluruh di Aceh. Ada pelanggaran syariat sudah kita sosialisasikan. Salah satunya soal busana, salah satunya pramugari,” kata Mawardi kepada wartawan saat ditemui di rumahnya, Selasa (30/1/2018).

Menurutnya, terkait aturan tersebut, pemerintah Aceh Besar kemudian menginginkan pramugari yang bertugas di Aceh agar lebih islami, sopan, berhijab dan berbusana muslimah. Bupati Mawardi punya alasan tersendiri membuat kebijakan seperti itu.

“Dari generasi kita itu, putri kita ada yang mengidolakan pramugari, penampilannya, dan sebagainya. Kalau mereka itu tampilannya lebih islami, lebih sopan, idola itu kan lebih bagus secara Islam. Kami Pemkab Aceh Besar berpikir, dalam pelaksanaan syariat Islam untuk menghormati tanah syariah, kita surati semua airline, semua maskapai penerbangan, yang ke Bandara SIM (Sultan Iskandar Muda), untuk pramugarinya pakai jilbab atau berhijab,” ungkap Mawardi.

5. Nonmuhrim Haram Ngopi Semeja di Bireuen

Bupati Bireuen Saifannur mengeluarkan standardisasi warung kopi, kafe, dan restoran sesuai dengan syariat Islam. Dalam salah satu poin, laki-laki dan perempuan haram makan dan minum satu meja kecuali bersama muhrimnya.

“Poin ke-13 itu haramnya laki-laki dan perempuan makan dan minum satu meja kecuali dengan mahramnya. Kalau sama mahramnya kan tidak masalah, tapi kalau bukan mahram, itu haram, karena di dalam hukum syariat itu haram hukumnya,” kata Kadis Syariat Islam Kabupaten Bireuen Jufliwan, Selasa (4/9/2018).

Aturan standardisasi warung kopi ini diteken Bupati Saifannur pada 30 Agustus lalu. Dalam aturan tersebut, ada 14 poin yang mengatur tentang keberadaan warung kopi. Dari semua poin, poin 9 dan 13 yang menarik perhatian.

Pada poin ke-7 berisi larangan melayani pelanggan wanita di atas pukul 21.00 WIB kecuali bersama mahramnya. Sedangkan poin-poin lain berisi tata cara berbusana pramusaji dan warung kopi dilarang mempekerjakan LGBT, waria, dan lainnya.

Menurut Jufliwan, aturan ini dibikin untuk mencegah terjadinya pelanggaran syariat di Kabupaten Bireuen. Selain itu, larangan laki-laki-perempuan nonmuhrim dibuat untuk mencegah terjadinya perselingkuhan.

“Itu untuk mencegah terjadinya perselingkuhan. Tujuan kita mencegah agar tidak terjadi pelanggaran syariat, tidak lain,” jelas Jufliwan.

“Jadi itu kan standar warung kopi, itu standarnya. Sedangkan wanita mau minum kopi, silakan, tapi dengan mahramnya. Itu kan aturan syariat,” ungkap Jufliwan. (*)

LEAVE A REPLY