Pemerintah Harus Tegas Soal Haji Furoda

0
86
Jamaah haji Bangladesh
Jamaah haji Bangladesh

HAJIUMRAHNEWS– Harus diakui, haji furoda adalah satu-satunya program haji non kuota yang resmi dan terdaftar dalam kuota calon jamaah haji oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Memang, tidak seperti para jamaah haji reguler dan haji khusus yang memakai visa haji sebagai akses masuk ke tanah suci, haji furoda menggunakan visa khusus yang memang dibuat secara khusus untuk para jamaah haji yang berhaji memakai kuota pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Lantas bagaimana dengan haji furoda asal Indonesia? Terkait hal itu, Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj menegaskan, dalam UU No. 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dirubah dengan UU No. 34 tahun 2009 tidak dikenal istilah haji furoda.

“Yang ada adalah haji reguler yang dilaksanakan oleh Kemenag dan haji khusus yang dikelola oleh swasta melalui penyelengara ibadah haji khusus (PIHK), itupun tetap dikoordinasikan dg Kemenag,” ujarnya saat dihubungi hajiumrahnews.com di Jakarta, Rabu, (15/8).

Menurutnya, aspek yang paling krusial dalam pelaksanaan haji furoda adalah mekanisme, prosedur, hak dan kewajiban serta perlindungan hukum terhadap jamaahnya, khususnya selama di Arab Saudi sana. Sebab, kata Mustolih, haji furoda tidak masuk rombongan besar misi haji Indonesia yang dipimpin oleh Amirul Hajj.

“Sehingga tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana haji reguler dan haji khusus,” katanya.

Artinya, kata Mustolih, haji Furoda sebenarnya sangat rentan, penerbangan terpisah, pemondokan berbeda dengan rombongan haji pada umumnya, belum lagi soal makanan dan yang lainnya. Tapi, bagi pemerintah Arab Saudi itu legal, selagi jamaah tersebut mengantongi visa yang diterbitkan Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA).

Karena itu, Mustolih mendesak pemerintah agar segera merespon dan bersikap tegas soal haji furoda. “Kalau mau dilegalkan harus ada revisi atau mengganti UU haji yang sekarang berlaku, tapi saya kira akan menimbulkan banyak persoalan, mudharatnya lebih besar dan sulit dikontrol,” tegasnya.

Kepada penyelenggara haji Furoda, Mustolih meminta jangan hanya berorientasi profit, tapi pastikan jamaah selamat, nyaman dan khusyu ibadahnya.

Hal senada diungkap pengamat haji dan umrah, Ade Marfudin, menilai haji furoda adalah sisi lain dari hajatan akbar tahunan umat Islam. Satu sisi, haji furoda mampu menjawab adanya dampak dari panjangnya waiting list haji di Indonesia dan ini oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi diperbolehkan. Di sisi lainnya, haji furoda bukan menjadi tanggungjawab pemerintah, wajar jika seakan lepas tangan karena di luar kuota yang diberikan oleh Arab Saudi kepada Indonesia.

Karena itu, Ade pun meminta pemerintah harus tegas dalam hal ini. Jangan sampai lepas tangan, karena bukan menjadi tanggungjawabnya yang diberikan Arab Saudi untuk mengurus sebanyak 211.000 jamaah. “Sebaiknya ini pemerintah segera merespon dengan melibatkan Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Luar Negeri untuk membicarakan duduk perkara haji furoda,” katanya.

Memang, kata Ade, haji furoda dalam prakteknya legal karena dilengkapi dengan visa yang dikeluarkan KBSA, baik dalam bentuk visa ziarah, visa umal maupun visa bisnis. “Pemerintah jangan menutup mata, satu sisi furoda membantu mengurangi antrian, furoda juga bikin dilema pemerintah, karena tidak dilindungi undang-undang,” ujarnya.

Dari pada berlarut-larut, lanjut Ade, pemerintah sebaiknya cari solusi duduk bersama dengan Komisi VIII DPR dan pihak terkait, revisi undang-undang. Sehingga tidak menjadi masalah baik bagi pemerintah maupun masyarakat muslim. “Kalaupun ini kelak ditangani oleh PIHK, mereka menjalaninya tidak dengan kucing-kucingan, karena pemerintah tidak mengakui keberadaan haji furoda. Dan yang penting, jamaah selama di Arab Saudi terlindungi,” imbuhnya.

Sementara ketika dikonfirmasi terkait haji furoda, Direktur Pembinaan Umrah dan Haji Ditjen Penyelanggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Arfi Hatim membenarkan bahwa pihaknya hanya bertanggung jawab terhadap kuota yang diberikan pemerintah Saudi kepada Indonesia. “Kementerian Agama hanya mengatur dan berkewajiban terhadap kuota resmi baik reguler maupun haji khusus,” tegasnya. (hai)

LEAVE A REPLY