DPR akan Bahas Haji Furoda dengan Pemerintah Saudi

0
104
Dua jamaah haji furodah lansia telantar di Bandara King Abdulaziz, Jeddah. Foto: Ihram
Dua jamaah haji furodah lansia terlantar di Bandara King Abdulaziz, Jeddah. Foto: Ihram

Hajiumrahnews – Keberadaan haji Tim Pengawas Haji dari DPR RI akan menanyakan keberadaan haji furoda ke Pemerintah Arab Saudi. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid mengatakan, belum ada pertemuan resmi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk membahas jamaah haji furoda.

“Pertemuan untuk membahas jamaah haji furoda tetap akan dijadwalkan. Pertemuan antara DPR dan Kementerian Haji Arab Saudi mungkin akan dilaksanakan ketika sedang wukuf atau di Mina,” ujar Sodik dilansir Republika (Selasa, 14/8).

Tapi, kata Sodik, visa furoda adalah hak preogratif kerajaan (Arab Saudi).

“Kalau perlu jamaah haji furoda ditambah. Tapi jamaah haji furoda harus melapor ke Kementerian Agama. Bila perlu ada pembatasan harga untuk jamaah haji furoda,” ujar Sodik lebih lanjutnya.

Prinsipnya, kata Sodik, harus bersukur dengan banyaknya jamaah haji furoda karena ada penambahan kuota.

“Tinggal diusulkan supaya jamaah haji furoda melapor ke Kementerian Agama,” tambahnya.

Menurut Sodik, jangan sampai haji furoda dilarang. Sebab segala macam tambahan kuota haji harus diterima, jangan sampai ditolak.

“Tapi tetap harus dimanajemen dengan baik. Jamaah haji furoda harus terdaftar atau tercatat oleh sistem haji Indonesia,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, jamaah haji furoda tidak mengganggu jamaah haji reguler sebab tenda untuk jamaah haji furoda disediakan oleh Pemerintah Arab Saudi.

“Dulu pernah ada biro travel yang nakal. Mereka tidak menggunakan tenda yang sudah disediakan. Akhirnya mereka bergabung dengan tenda jamaah haji reguler,” beber Sodik.

Supaya tidak ada lagi biro travel yang nakal, kata Sodik, Kementerian Agama harus mengawasinya dengan ketat.

“Oleh karena itu jamaah haji furoda harus tercatat atau terdaftar di Kementerian Agama,” tegas Sodik sekali lagi. (*)

LEAVE A REPLY