Timwas Haji DPR Apresiasi Pelaksanaan Haji 2018

0
88
Rombongan Tim Pengawas Haji DPR saat berkunjung ke Kantor Urusan Haji (KUH) Indonesia di Madinah, Jumat (10/8) lalu. (foto:mch)
Rombongan Tim Pengawas Haji DPR saat berkunjung ke Kantor Urusan Haji (KUH) Indonesia di Madinah, Jumat (10/8) lalu. (foto:mch)

HAJIUMRAHNEWS – Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi penyelenggaraan haji, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga masalah haji furoda (non kuota). Setidaknya ada banyak kemajuan di banding tahun-tahun sebelumnya. Setidaknya itulah penilaian awal dari Tim Pengawas Haji DPR saat berkunjung ke Kantor Urusan Haji (KUH) Indonesia di Madinah, Jumat (10/8) lalu.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang menjelaskan, berdasarkan hasil pengawasan sementara, penyelenggaran haji dan umrah sudah banyak kemajuan. Namun, ada beberapa hal yang perlu perbaikan. Salah satunya soal transportasi Masyair (transportasi khusus di Arafah, Muzdalifah, hingga Mina).

“Pengalaman selama ini, jamaah haji kita selalu mendapat bus yang kurang memadai,’’ kata Marwan, seperti dikutip laman resmi Kemenag, pada Sabtu, (11/8).

Pemantauan penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh Timwas DPR melibatkan pimpinan dan anggota komisi VIII, perwakilan Komisi V dan Komisi IX. Dalam kunjungan itu Timwas DPR ditemui oleh Direktur Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah (PHU) Nizar Ali, Kepala Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Ahmad Dumyathi Bashori, Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Madinah Mohammad Khanif beserta jajarannya.

Marwan juga meminta Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait pelayanan terhadap jamaah haji. Tujuannya untuk meminta pelayanan yang lebih baik bagi jamaah haji Indonesia. Sebab, Indonesia adalah negara dengan jamaah haji terbanyak di dunia.

’’Jamaah haji kita juga dikenal sopan-sopan. Karena itu, Indonesia layak mendapat pelayanan yang lebih baik,’’ ujarnya.

Rombongan Timwas DPR berjumlah 26 orang, terdiri 19 orang dari perwakilan Komisi V, VIII, dan IX serta tujuh orang dari Sekretariat DPR. (hai/mch)

LEAVE A REPLY