Zaman Dulu Pergi Haji Butuh Waktu 6 Bulan

0
45

Para jemaah calon haji dipindahkan dari KM Ambulombo ke kapal tongkang untuk didaratkan. Perjalanan haji via laut berakhir pada 1979. Setelah itu, seluruh perjalanan haji hanya melalui jalur udara.Hajiumrahnews – Masa dulu dengan sekarang tentulah berbeda. Dulu belum ada transportasi canggih sekarang sudah ada. Dulu belum ada pesawat terbang, sekarang sudah ada. Kondisi inilah yang mempengaruhi perjalanan ibadah haji. Konon, dulu, untuk bisa sampai ke tanah suci melalui kapal laut membutuhkan waktu sampai 6 bulan. Sebuah perjalanan yang amat panjang tentunya. Karena itu, perjalanan haji masa dulu sangatlah berkesan.

Selain itu, haji zaman dulu (tepatnya sebelum tahun 1800-an) juga diatur oleh pemerintah kolonial. Pemerintahan kolonial melakukan pendataan terhadap seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji. Mereka juga melakukan kontrol terhadap sistem perhajian pada masa itu.

Dikutip dari buku ” Naik Haji di Masa Silam Tahun 1482-1890″ yang ditulis oleh Henri Chambert-Loir, Gubernur Jenderal Daendles menetapkan bahwa demi keamanan dan ketertiban, para jamaah haji harus mengantongi dokumen perjalanan selama bepergian ke Tanah Suci.

Pada 1825, calon haji harus membeli sebuah paspor dengan harga 110 gulden di Kantor Bupati. Angka ini termasuk mahal pada masa itu. Sementara, secara tak resmi, Bupati ditugaskan untuk memperlambat arus haji.

Pada 1859, kebijakan kolonial berubah lagi. Jamaah calon haji yang akan bertolak ke Tanah Suci harus melapor kepada bupati terkait dan menunjukkan uang yang cukup untuk membiayai perjalanan dan kehidupan keluarganya di rumah. Hal itu menjadi syarat untuk mendapatkan paspor.

Syarat kedua, setelah jamaah haji kembali, ia harus menghadap Bupati lagi untuk menunjukkan bahwa dirinya telah ke Mekkah. Jika tidak, akan dikenakan denda sebesar 25-100 gulden dan tidak diperbolehkan menyandang gelar haji. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh kolonial ini seringkali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Calon jemaah haji kadang diberikan kelonggaran.

Pada masa itu, berlayar dari Indonesia menuju Arab Saudi membutuhkan waktu sekitar enam bulan. Kondisi jamaah calon haji dalam kapal sangat memprihatinkan karena mereka menggunakan kapal barang (kargo) bukan kapal penumpang. Jamaah calon haji diberikan tempat khusus dalam ruang gudang (palka) dengan masing-masing berukuran 1-1,5 meter persegi.

Ratusan jamaah yang ditampung dalam satu kapal berdesak-desakan. Penyediaan makanan dalam kapal terkadang juga menemui kendala. Selain makanan dicuri oleh tukang masak, ada juga jamaah yang tidak mendapatkan makanan. Oleh karena itu, banyak yang mengambil inisiatif masak sendiri.

Selain soal makanan, kondisi di lautan juga berpengaruh terhadap calon haji. Risiko karam dan serangan perompak menjadi hal yang ditakutkan jamaah. Pada 1893, kapal samoa yang dikontrak salah satu penyelenggara haji di Hindia Belanda, firma Herklots membawa 3.600 jamaah dan melebihi kapasitas kapal. Akibatnya, ketika badai menyerang, barang di atas kapal porak poranda dan 100 orang dinyatakan meninggal.

Setibanya di Tanah Suci, para jamaah juga menghadapi ancaman terjangkit wabah kolera. Saat itu, banyak jamaah calon haji yang meninggal dunia karena minimnya antisipasi petugas kesehatan. Akhirnya, diadakan karantina jamaah haji agar kesehatan jamaah lebih terjaga.

Pada 1903, karantina dikelola oleh tim Turki, Inggris, Perancis, dan Belanda yang tergabung dalam Internationale Gezondheidsraad bermarkas di Iskandariah, Turki. Tim ini memberikan sistem pelayanan kesehatan bagi calon jamaah haji agar bisa menjalankan ibadah dengan baik.

Sistem karantina ini akhirnya diadopsi di Indonesia sekitar tahun 1970-an. (*)

 

LEAVE A REPLY