Apindo Pertanyakan Mandatory Sertifikasi Halal

0
162
Hariyadi B Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Hariyadi B Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Hajiumrahnews – Telah diketahui bersama bahwa mulai 17 Oktober 2019 nanti, semua pelaku usaha wajib memiliki sertifikasi halal atas usahanya. Hal ini berdasarkan Pasal 4 UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Namun, UU ini nyatanya telah ditentang oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Menurut Hariyadi B Sukamdani, Ketua Umum Apindo, UU JPH berpotensi menimbulkan masalah pada saat penerapannya nanti.

“Sertifikasi halal seharusnya tidak bersifat wajib atau mandatory. Karena yang berlaku secara umum di dunia untuk sertifikat halal adalah voluntary atau sifatnya sukarela,” ujar Hariyadi di Jakarta (22/6/18).

Persoalan itu, salah satunya, terletak pada fakta bahwa tidak semua produk yang dijual itu memang berbahan baku halal. Dengan kata lain, jika bahan bakunya saja haram, bagaimana bisa wajib bersertifikasi halal.

“Kita melihat motifnya bukan hanya untuk masalah syariah, tapi secara sistematis itu dibuat menjadi undang-undang yang menimbulkan biaya tambahan yang baru. Kami dari pelaku usaha kecewa berat. Yang namanya sertifikasi halal jadi mandatory itu tidak ada,” kata Hariyadi lebih lanjut.

Di samping itu, ia mengatakan bahwa kewajiban membuat sertifikat halal akan menjadi tambahan biaya yang baru bagi seluruh industri, baik itu manufaktur maupun jasa. Menurutnya, undang-undang tersebut akan menjadi biaya tambahan lantaran sertifikasi ini akan mengharuskan dilakukannya pembaharuan setiap 4-5 tahun sekali untuk produk yang sama oleh para pelaku usaha.

“Kami merasa suara para pelaku usaha tidak didengar dalam hal ini,” ujarnya.

Tidak hanya itu, ia juga menilai UU JPH ini akan menurunkan investasi di Indonesia. Karena negara-negara lain akan menganggap peraturan tersebut sebagai rintangan baru yang diciptakan oleh negara.

“Kami mendukung bahwa seharusnya UU produk halal itu bersifat voluntary atau sukarela,” lanjutnya.

Hariyadi juga mempertanyakan soal sumber dana yang akan digunakan untuk pembuatan sertifikat halal, jika itu akan dibiayai oleh negara.

Sebelumnya, Indonesia Halal Watch dan Ketua LPPOM MUI Lukmanul Hakim menyatakan bahwa pemerintah harus turun tangan dan membiayai pembuatan sertifikat halal bagi para pelaku usaha atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Apindo sudah menyatakan keberatan terhadap UU JPH yang menjadikan pembuatan sertifikat halal bersifat mandatory. Saya menilai, pengesahan UU tersebut tidak dilakukan uji publik secara benar dan tidak melibatkan para pengusaha,” ujar Hariyadi.

Karena itu, Hariyadi meminta DPR bersama pemerintah meluruskan kembali peraturan dalam UU JPH tersebut. Ia sepakat jika undang-undang tersebut dibuat dalam rangka meningkatkan kompetisi di dunia usaha. Hanya saja, Hariyadi mengaku menyesalkan pembuatan sertifikat halal yang bersifat mandatory.

Menurutnya, kebanyakan pelaku usaha yang sudah mengajukan sertifikasi halal adalah industri yang bergerak di bidang makanan dan minuman.

“Karena mereka menyatakan bahwa produk mereka halal,” ujarnya.

Umumnya, mereka memiliki kesadaran sendiri untuk membuat sertifikat halal karena mereka memiliki kepentingan untuk memberikan informasi kepada konsumennya. Dalam hal ini, pembuatan sertifikat halal tersebut bersifat voluntary atau sukarela.

“Akibat kebijakan ini nanti akan terjadi penurunan investasi yang cukup signifikan. Pasal yang kita minta hanya satu, balikkan menjadi voluntary, jangan bersifat mandatory,” pungkasnya. (Eep)

 

LEAVE A REPLY