Inilah Objek Penghasilan yang Wajib Dizakati

0
98
Zakat maal 2.5 % (ilustrasi), (foto:ist)
Zakat maal 2.5 % (ilustrasi), (foto:ist)

HAJIUMRAHNEWS – Bulan Ramadhan sebentar lagi usai. Sebelum menuntaskan ibadah di bulan Ramadhan,  umat Islam harus memastikan telah melaksanakan kewajiban yang lain,  yaitu zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal. Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang memenuhi ketentuan.

Demikian disampaikan Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Asrorun Niam Sholeh dalam keterangan resminya yang diterima hajiumrahnews.com pada Minggu, (10/6).

Menurutnya, penghasilan yang kita peroleh,  jika sudah memenuhi ketentuan, maka wajib dizakati, termasuk penghasilan dari Aparatur Sipil Negara (ASN).  Akan tetapi,  apa saja komponen penghasilan yang wajib dizakati?  Berikut adalah hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI di Banjarbaru Kalimantan Selatan.

Pertama, komponen penghasilan yang dikenakan zakat meliputi setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Kedua, dengan demikian, obyek zakat bagi pejabat dan aparatur negara termasuk tetapi tak terbatas pada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok,  tunjangan kinerja, dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap.

Ketiga, penghasilan yang wajib dizakati dalam zakat penghasilan adalah penghasilan bersih, sebagaimana diatur dalam fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003. Keempat, penghasilan bersih sebagaimana yang dimaksud pada nomor 3 ialah penghasilan setelah dikeluarkan kebutuhan pokok (al haajah al ashliyah).

Kelima, kebutuhan pokok yang dimaksud meliputi; kebutuhan diri terkait sandang, pangan, dan papan; kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, termasuk kesehatan dan pendidikannya.

Keenam, kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada nomor 4 didasarkan pada standar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Ketujuh, kebutuhan pokok pokok sebagaimana dimaksud pada nomor 4 adalah Penghasilan Tidak Kena Zakat (PTKZ).

Kedelapan, pemerintah menetapkan besaran kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud nomor 4, yang menjadi dasar dalam menetapkan apakah seseorang itu wajib zakat atau tidak.

Demikian, kata Asrorun Niam yang juga menjadi Pimpinan Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-VI yang diselenggarakan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu. (hai)

LEAVE A REPLY