Ditjen PHU Gandeng Ditjen Dukcapil untuk Pemanfaatan NIK

0
33
Foto bersama usai Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) kedua belah pihak dilakukan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Nizar dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang diwakili oleh Direktur Fasilitasi dan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, David Yama di Jakarta, pada Rabu (30/5).
Foto bersama usai Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) kedua belah pihak dilakukan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Nizar dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang diwakili oleh Direktur Fasilitasi dan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, David Yama di Jakarta, pada Rabu (30/5).

HAJIUMRAHNEWS–Untuk meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji dan umrah, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri menjalin kerjasama dalam pemanfaatan NIK (Nomor Induk Kependudukan),  data kependudukan,  dan KTP elektronik.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) kedua belah pihak dilakukan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Nizar dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang diwakili oleh Direktur Fasilitasi dan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, David Yama di Jakarta, pada Rabu (30/5)..

Dalam sambutannya, Dirjen PHU menyampaikan bahwa penandatanganan PKS ini menjadi babak baru terintegrasinya sistem haji dan umrah dengan Dukcapil, sehingga pelayanan, pembinaan, dan pengawasan jemaah haji dan umrah ke depan diharapkan menjadi lebih maksimal dan optimal.

Menurutnya, Kemenag akan terus menjalin sinergi lintas kementerian dan lembaga negara dalam kerangka membenahi penyelenggaraan haji dan dan umrah. Selain dengan Ditjen Dukcapil, sinergi juga akan dijalin dengan Imigrasi, Dubes Saudi, serta maskapai penerbangan.

“Sinergi lintas kementerian penting agar penyelenggaraan haji dan umrah berjalan baik sesuai koridor serta tidak melanggar norma, baik regulasi maupun bisnis syariah,” ujarnya.

Sementara Fasilitasi dan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, David Yama, mengatakan dengan sinergi ini maka data haji dan umrah akan masuk dalam data record pada big data (data ware house) yang dikembangkan oleh Kemendagri. Selain itu, Kemenag juga akan dapat mengakses data NIK jamaah haji dan umrah, baik melalui web service maupun alat baca elektronik.

“Koneksi pemanfaatan data untuk layanan haji dan umrah masih on progress. Setelah penandatanganan MoU dan juknis ini,  mulai besok sudah bisa diakses,” katanya.

Yama menyampaikan, hingga saat ini sudah ada 976 kementerian dan lembaga yang telah menjalin PKS dengan pihaknya dalam pemanfaatan data kependudukan, termasuk Kemenag.  Dari jumlah itu, ada 37 MoU yang sudah ditandatangani dan 268 sinergi yang sistemnya sudah terkoneksi host to host melalui jaringan internet.

Yama pun meminta calon jamaah haji dan umrah yang diketahui belum melakukan rekam KTP elektronik, agar melakukan perekaman terlebih dahulu, baik sidik jari maupun retina mata. Termasuk para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) diminta untuk memiliki card reader untuk pengecekan NIK.

“Karena Card Reader  ini sifatnya offline sehingga bisa diakses di mana saja, bahkan hingga ke pelosok negeri,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim menjelaskan bahwa sinergi ini dilatarbelakangi kesadaran bahwa Kemenag tidak bisa bekerja sendiri dalam pembenahan penyelenggaraan haji dan umrah. Karenanya, Kemenag menjalin sinergi lintas kementerian dan lembaga negara.

“Sinergi ini penting, khususnya dalam konteks penyelenggaraan umrah, seiring terus meningkatnya minat masyarakat beribadah umrah karena antrian haji yang sangat panjang,” kata Arfi saat memberikan sambutan.

Sejalan dengan itu, kata Arfi, ada pergeseran karakter jamaah umrah. Kalau sebelumnya didominasi warga kota,  kini tidak sedikit masyarakat yang tinggal di pedesaan juga beribadah umrah. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang usianya sudah sepuh dan baru pertama kali bepergian ke luar negeri. Begitu pula dari sisi perkembangan bisnis umrah yang terus berkembang pesat.

“Karenanya, sebagai regulator, Kemenag terus berupaya melakukan penertiban PPIU. Selain pembinaan dan pengawasan, sanksi akan diberikan secara tegas,” ujar Arfi.

PKS ini, lanjut Arfi, bertujuan mengefektifkan fungsi dan peran para pihak dalam sinkronisasi dan validasi data dalam penyelenggaraan haji dan umrah melalui pemanfatan NIK,  data kependudukan, dan KTP elektronik. “PKS jadi milestone dalam penataan dan pembenahan terutama dari sisi pengawasan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pengawasan,” pungkasnya. (hai)

LEAVE A REPLY