AMPHURI Gelar Sosialisasi PMA 8 Tahun 2018 dan Buka Puasa Bersama Anggota

0
127
Pengurus DPP AMPHURI foto bersama Mitra Kerja usai penandatanganan MoU yang dirangkai dengan sosialisasi dan buka puasa bersama di Grand Cempaka Jakarta, Rabu (30/5)
Pengurus DPP AMPHURI foto bersama Mitra Kerja usai penandatanganan MoU yang dirangkai dengan sosialisasi dan buka puasa bersama di Grand Cempaka Jakarta, Rabu (30/5)

HAJIUMRAHNEWS – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Ibadah Umrah kepada seluruh anggota AMPHURI. Sosialisasi yang menghadirkan Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama (Kemenag), Achmad Gunaryo dan dirangkai dengan buka puasa bersama anggota dan mitra kerja ini digelar di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Rabu (30/5).

Sekretaris Jenderal AMPHURI, Firman M. Nur mengakui bahwa pihaknya masih perlu menyosialisasikan PMA 8 tahun 2018 kepada anggotanya. Sebab, selama ini sosialisasi yang dilakukan oleh Kemenag selaku regulator di lapangan belum banyak memberikan pemahaman kepada pelaku usaha penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Sehingga wajar jika masih banyak ditemui biro travel yang belum paham soal aturan tersebut. Bahkan tidak jarang banyak pasal yang multi tafsir.

“Karena itu, pada hari ini kami AMPHURI menghadirkan langsung orang yang berkecimpung dalam merumuskan PMA tersebut. Sehingga mereka paham dengan apa yang dimau regulator,” kata Firman.

Ahmad Gunaryo yang didapuk menjadi narasumber tunggal dalam sosialisasi itu menyampaikan bahwa pihaknya sangat membutuhkan feedback, masukan, saran dan kritikan atas PMA nomor 8 yang belum lama diterbitkan. Pihaknya menyadari akan ada banyak pihak yang bakal mempertanyakan isi dari PMA ini. Salah satunya soal akreditasi, sertifikasi dan standar pelayanan umrah lainnya.

“Kami meyakini, setelah PMA ini ditandatangani Menag dan diterbitkan pastinya tidak sempurna, karena pasti menimbulkan pro dan kontra. Menurut saya, undang-undang atau aturan termasuk PMA yang sempurna adalah yang belum diundangkan, yang belum ditandatangani,” paparnya.

Gunaryo berharap banyak kepada asosiasi, salah satunya AMPHURI untuk tidak bosan memberikan masukan terkait pelaksanaan di lapangan dari PMA tersebut. Sejatinya PMA 8 diterbitkan untuk memberikan standar pelayanan minimum penyelenggaraan umrah. Dimana akhir-akhir ini sedang banyak disorot, lantaran sejumlah kasus yang mencuat yang korbannya tidak hanya calon jamaah.

Selain sosialisasi, dalam kesempatan itu, juga berlangsung rapat anggota terkait rencana AMPHURI untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi dan usaha pariwisata halal. Hasilnya, Seluruh anggota menyepakati untuk membentuk lembaga yang dimaksud dalam rangka pengejawantahan dari PMA 8 tahun 2018, dimana salah satunya PPIU wajib mengantongi sertifikat usaha pariwisata halal.

Di akhir kegiatan sosialisasi, AMPHURI juga merangkainya sekaligus dengan seremoni penandatanganan Memori of Understanding (MoU) antara AMPHURI dengan sejumlah mitra kerja.

LEAVE A REPLY