Bandara Kertajati Terancam Tak Bisa Berangkatkan Jamaah Haji atau Umrah Tahun Ini

0
32

698918_720

Hajiumrahnews – Bandara Kertajati yang sejatinya bisa dipergunakan untuk memberangkatkan jamaah haji atau umrah ke tanah suci mulai tahun ini terancam batal karena runway (landas pacu) yang kurang panjang untuk menampung triple seven  (Boeing 777) ketika take off maupun landing.

“Harapan kami, panjang runway bisa terwujud menjadi 3.000 meter, sebagai salah satu syarat penerbangan ibadah haji untuk menampung triple seven ketika take off maupun landing,” kata M. Singgih Direktur Keuangan PT BIJB (Bandara Internasional Jawa Barat) di Cirebon, Jawa Barat, Senin (14/5/2018).

Menurut Singgih, runway yang ada sekarang baru mencapai 2.500 meter.

“Masih kurang 500 meter lagi untuk bisa memenuhi syarat dijadikan pemberangkatan haji,” ujarnya.

Singgih melanjutkan, akibat salah satu permasalahan tersebut, kemungkinan besar, rencana penerbangan jamaah haji pada tahun 2018 melalui Bandara Kertajati, sebagaimana keinginan Presiden Joko Widodo sulit terlaksana.

Sementara itu waktu pembangunan runway untuk panjang 500 meter membutuhkan lima bulan, sedangkan pemberangkatan jamaah haji 2018 diperkirakan Juli 2018, hanya tersisa sekitar dua bulan dari sekarang.

“Kalau lokasi lahan sudah oke. Tinggal kontruksi, rambu-rambu landasan dan fasilitas lainnya yang belum ada,” ujarnya saat menerima anggota DPR RI Maruarar Sirait.

Selain persoalan runway kata Singgih, PT BIJB juga berharap Kementrian Perhubungan RI segera menerbitkan izin Badan Usaha Bandar Udara (BUBU). Sebab di dalam amanat Perda Provinsi Jawa Barat, bahwa BIJB diamanatkan, di samping merencanakan, membangun, juga mengoperasikan bandara itu sendiri.

“Kalau secara administrasi form yang dibutuhkan sudah kami penuhi. Baik itu syarat administrasi, keuangan minimal 1 triliun dan syarat manajerial,” tuturnya.

Menanggapi persoalan itu, anggota DPR RI Maruarar Sirait, mengatakan bahwa masih banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh BIJB seperti keuangan, pengoperasian, kepastian hukum dan lainnya.

“Tentunya beragam permasalahan ini akan ditindaklanjuti, untuk lebih diperkuat lagi, agar PT BIJB membuat surat resmi ditujukan ke DPR RI,” katanya.

Menurut Maruarar Sirait, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini. (Kun)

LEAVE A REPLY