Dirbina Umrah Ingatkan PPIU Patuhi Ketentuan Baru Kemenag

0
36
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Muhammad Arfi Hatim. (foto:ist)
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Muhammad Arfi Hatim. (foto:ist)

HAJIUMRAHNEWS-Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus M Arfi Hatim mengingatkan para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Batam agar bisa merespon dengan baik segala ketentuan baru yang ditetapkan Kementerian Agama, utamanya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 8 tahun 2018 dan Keputusan Menteri Agama (KMA) baru yang berakitan dengan penyelenggaraan ibadah umrah.

“PMA baru ini untuk memperkuat pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah sampai ke Kemenag Kabupaten/Kota,” kata Arfi pada sosialisasi regulasi penyelenggaraan haji dan umrah di hotel Nagoya Batam, Selasa (8/5)

Arfi meminta para PPIU di Batam bisa menjaga penyelenggaraan  umrah dengan tertib dan berjalan sesuai ketentuan. Keluarnya regulasi-regulasi baru tentang umrah ini bertujuan untuk meningkatkan aspek perlindungan kepada masyarakat.

“Kami berharap masyarakat dapat melaksanakan umrah dengan aman, nyaman, dan sehat. Kemenag Kabupaten/Kota dapat langsung melakukan pengawasan penawaran umrah yang janggal baik dari sisi harga maupun layanan lainnya,” ujar Arfi.

Sesuai KMA 221 Tahun 2018, Arfi menjelaskan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU) Referensi.

“Masyarakat bisa berperan membantu mengawasi biaya umrah yang ditawarkan. BPIU referensi ditetapkan 20juta, bila ada yang menjual lebih murah maka Kemenag harus meminta PPIU menjelaskan komponen biayanya,” papar Arfi yang pernah ditugaskan sebagai Kasubdit Perizinan Umrah.

Dihadapan 50 PPIU yang hadir, Arfi mengingatkan agar pengelolaan dana jemaah digunakan benar-benar untuk pelayanan jemaah. “Trend masalah umrah terus bergeser. Dulu banyak jemaah terlantar tapi sekarang banyak penyalahgunaan penggunaan uang jemaah. Duit jemaah jangan digunakan untuk kepentingan pribadi. Duit jemaah hanya untuk keperluan pelayanan umrah,” tegasnya.

Ia juga dengan tegas melarang pemasaran umrah dengan multy level marketing (MLM), ponzi, dana talangan dan sistem lain yang tidak syariah.

“Pola pemasaran umrah harus sesuai dengan prinsip bisnis syariah. Jika masih ada PPIU yang menggunakan pola-pola tidak syariah apalagi menerima pendaftaran dengan pemberangkatan harys menunggu lama, maka segera laporkan dan akan kami tindak tegas,” papar Arfi dengan penuh semangat.

Prinsip penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dalam PMA tersebut juga menjadi fokus materi Arfi.”Dalam menjalankan bisnis umrah, PPIU harus menjunjung prinsip profesionalitas, tranparansi, akuntabilitas, dan syariah,” kata Arfi.

LEAVE A REPLY