Travel Pra PPIU Keluhkan Aturan Baru Kemenag Soal Penyelenggaraan Umrah

0
3299
Travel Pra PPIU menggelar pertemuan bertajuk Forum Diskusi Travel Umrah Pra PPIU dalam Mensikapi PMA NO:8 tahun 2018. (foto:abi/hun)
Travel Pra PPIU menggelar pertemuan bertajuk Forum Diskusi Travel Umrah Pra PPIU dalam Mensikapi PMA NO:8 tahun 2018. (foto:abi/hun)

HAJIUMRAHNEWS-Kebijakan Kementerian Agama dalam menertibkan tata kelola penyelenggaraan umrah tanah air melalui  Penerbitan PMA No. 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan moratorium perijinan PPIU (penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah) dikeluhkan oleh para biro travel Pra PPIU yang saat ini akan dan tengah dalam proses pengurusan  ijin PPIU.

Keluhan ini dilontarkan lantaran kebijakan yang diambil Kemenag dinilai terburu-buru tanpa melihat imbas yang ditimbulkan kepada travel Pra PPIU yang telah memiliki rencana dan jadwal pemberangkatan jamaah umrah dan travel-travel Pra PPIU yang telah memiliki booking tiket penerbangan umrah untuk jauh-jauh hari.

 “Kebijakan PMA No.8 ini buat kami travel Pra PPIU atau perusahaan biro perjalanan wisata yang belum mempunyai ijin resmi dari Kemenag ini sangat memberatkan dan terlalu sepihak. Mengapa? Karena aturan ini tak mempertimbangkan dan mengakomodir kami dari travel Pra PPIU yang telah memiliki jamaah, sudah ada tiket penerbangan bahkan hingga jauh hari dibulan Oktober sampai Desember,” kata Aliansi Travel Muslim Indonesia (ATMI), Ezon dalam ‘Forum Diskusi Travel Umrah Pra PPIU Menyikapi PMA No:8 tahun 2018’ di Tangerang, Minggu (15/04).

Menurut Ezon seharusnya Kementerian Agama juga melibatkan pihak travel Pra PPIU yang notabene telah berkekuatan hukum dan memiliki SK Kmenkumham dan SK dari Kementerian Pariwisata dalam hal sosialisasi aturan tersebut. Karena travel umrah dari kalangan Pra PPIU juga membutuhkan pembinaan dan pendampingan dari Kementerian Agama.

 “Jujur saja peraturan PMA No. 8 ini membuat kami dan jamaah kami khawatir bahkan ketakutan. Takut dijegal di bandara, takut gajadi berangkat dll,”  papar Ezon.

“Dan lagi kalo mau fair menilai ya kami-kami ini dari travel Pra PPIU   adalah agen yang menjadi kepanjangan tangan para PPIU. Kamilah pen supply  terbanyak jamaah umrah selama ini. Maka dari itu alangkah lebih baiknya ketika mau mencetuskan PMA no. 8 ini pihak yang diminta keterangan, pihak yang dimintakan informasi, tak sebatas para PPIU berijin atau provider saja, tapi yang belum berijin atau kami Pra PPIU ini  juga dilibatkan,” lanjutnya.

Selain aturan PMA No.8, Ezon juga menyoroti terkait kebijakan moratorium perijinan umrah yang beberpa waktu lalu telah diberlakukan oleh Kementerian Agama. Menurutnya dua kebijakan tersebut sagangatlah membebani para travel Pra PPIU khususnya dalam memberangkatkan para jamaah yang sudah dijadwalkan rencana keberangkatannya ke tanah suci.

“Jika kita lihat padahal travel-travel bermasalah yang kemarin ada lebih dari 20 travel itu semuanya berijin. Kok sekarang malah kami dari Pra PPIU yang malah sangat dirugikan yang selama ini kami menyelenggarakan umrah dengan baik?. Dan bagaimana kami mau memproses perijinan dan menunaikan kewajiban untuk melayani jamaah, jika ternyata proses (pengajuan ijin.red) yang sedang kami ajukan ini di moratorium?,” ujar Ezon

“Makannya kami berkumpul disini ada lebih dari 300 travel Pra PPIU yang hadir untuk berkonsolidasi, saling menyalurkan aspires. Tentunya pertemuan ini tujuannya baik. Mudah-mudahan melalui kumpulan ini kita bisa saling membantu memikirkan bagaimana kedepannya agar lebih baik dan menjadi awal bagi kami untuk memediasikan ke pihak Kemenag,” sambungnya.

Ezon mengaku sejatinya para travel Pra PPIU sangat mendukung langkah pemerintah dalam hal penertiban penyelenggaraan umrah agar lebih baik. Namun, dalam praktiknya Ia ingin para pemangku kebijakan bisa mengkaji dan mempertimbangkan kebaikan bagi semua pihak.

Kedepannya, tutur Ezon, pertemuan ini akan ditindak  lanjuti dan akan dilakukan lagi untuk bisa menampung aspirasi dan menyuarakan semua keluhan-keluan dari travel Pra PPIU.

“Untuk jangka pendeknya kami berharap pemegang atau pelaksana yang ditunjuk UU dalam hal ini Kemenag bisa mereview PMA no. 8 agar dapat mengakomodir apa yang sudah kami rencanakan jauh jauh hari. Mungkin dari 3-4 bulan sebelum ini. Sehingga calon jamaah yang akan berangkat  dengan kami ini tak menemukan kegelisahan apakah bisa berangkat atau tidak,” tutupnya.

LEAVE A REPLY