Sikapi PMA 8/2018, ATMI Bakal Gelar Pertemuan di Jakarta

0
1531
Umrah Cerdas. (foto:ist)
ilustrasi (foto:ist)

HAJIUMRAHNEWS–Belum lama ini, pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Ibadah Umrah. Boleh jadi, terbitnya PMA ini salah satu pemicunya adalah maraknya dan terus berulangnya kasus penipuan umrah dengan korban hingga puluhan ribu orang jamaah. Di sisi lain, ada pihak, khususnya pelaku usaha penyelenggara umrah yang tengah mempersiapkan diri menjadi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) merasa terjegal dengan PMA ini.

Menyikapi hal itu, ratusan biro travel non PPIU yang tergabung dalam Aliansi Travel Muslim Indonesia (ATMI) berencana menggelar pertemuan di Hotel Swiss Bell Airport pada Minggu (15/4) besok. Demikian disampaikan juru bicara ATMI, Leni Noverita Pane kepada hajiumrahnews.com, pada Jumat (13/4).

Menurutnya, dalam pertemuan bertajuk Diskusi Aliansi Travel Muslim Indonesia tersebut, pihaknya akan membahas PMA 8/2018 dan menampung aspirasi dari travel non PPIU. “Insya Allah setidaknya pertemuan ini akan berlangsung dari pukul 10.00 pagi hingga pukul 14.00 yang diikuti kurang lebih dari 300 peserta yang merupakan para owner atau yang mewakilinya dari seluruh wilayah Indonesia,” kata perempuan yang biasa disapa Leni ini.

Pertemuan ini, kata Leni, digagas oleh beberapa owner biro travel pra-PPIU yang terpanggil untuk bersama-sama mencari solusi dalam menyikapi terbitnya PMA. Sebab, lanjut Leni, dengan adanya PMA ini para pengusaha travel umrah yang tengah merintis untuk menjadi PPIU dibuat resah, terlebih dengan dibarengi moratorium izin PPIU oleh Kemenag.

Lebih lanjut Leni menyampaikan, bahwa bila selama ini banyak kasus penipuan umrah, ternyata itu sebagian besar dilakukan oleh PPIU yang telah mengantongi izin. Lantas yang menerima dampaknya adalah biro travel yang memang sedang proses untuk mendapatkan izin dengan sejumlah persyaratan itu.

Padahal, pihaknya selama ini menjalankan usaha secara wajar dan sudah sesuai koridor aturan yang ada. Mulai dari harga, layanan dan fasilitas serta sistem pemasaran yang dijalankan tidak menyalahi aturan.

“Hanya saja dengan terbitnya PMA ini, langkah usaha kami terbentur aturan tersebut, sementara ada banyak jamaah yang sudah siap diberangkatkan dalam waktu dekat. Apa yang kami lakukan ini juga untuk melindungi jamaah yang sudah mempercayakan perjalanan umrahnya kepada kami,” katanya.

Intinya, Leni menambahkan pertemuan nanti, biro travel non PPIU ini mencoba untuk menyamakan persepsi tentang PMA 8/2018, sehingga tidak ada keresahan dalam menjalankan usahanya di bidang perjalanan ibadah umrah. Selain itu, kata Leni, pertemuan ini merupakan sebuah sikap profesional para pelaku usaha travel pra PPIU yang ingin menjalankan aturan dengan baik, tapi juga penuh toleransi. Sebab, ini semua menyangkut umat seluruh Indonesia.

“Dan hasil pertemuan nanti akan kami sampaikan kepada Kementerian Agama selaku regulator, sehingga akan ada titik temu dan solusi yang terbaik bagi kami, jamaah dan iklim usaha di negeri yang mayoritas muslim ini,” katanya.

“Marilah kita bermuamalah dengan baik agar terbentuknya ekonomi syariah yang baik  dan tepat sasaran,” imbuhnya. (hai)

LEAVE A REPLY