Saat Daftar Umrah, Jamaah Berhak dapat 6 Layanan Ini dari PPIU

0
155
Dirjen PHU Nizar Ali. (foto:ist)
Dirjen PHU Nizar Ali. (foto:ist)

HAJIUMRAHNEWS-Kementerian Agama telah menerbitkan Regulasi baru terkait penyelenggaraan ibadah umrah. Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Terbitnya PMA ini otomatis menggantikan aturan sebelumnya, yaitu PMA Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Dalam PMA ini, terdapat sejumlah hal penting salah satunya adalah terkait pelayanan yang wajib diberikan oleh PPIU kepada jamaah umrah.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyebut ada 6 hal pelayanan yang berhak diterima jamaah umrah saat resmi mendaftar ke PPIU yaitu bimbingan ibadah umrah, transportasi yang memadai, akomodasi dan konsumsi, jaminan kesehatan jamaah, perlindungan jamaah serta administrasi dan dokumentasi umrah yang berhak diterima jamaah.

“Pertama terkait bimbingan manasik, jamaah saat mendaftar harus paling sedikitnya mendapatkan satu kali jatah bimbingan manasik yang sesuai dengan bimbingan manasik yang diterbitkan Kemenag,” kata Nizar di Jakarta, Selasa (27/3).

Kedua, terkait transportasi, jamaah umrah tidak bisa transit ke lebih dari 1 negara, baik saat berangkat maupun pulang ibadah. Setiap jemaah umrah harus mengetahui maskapai apa yang akan digunakan untuk transportasi ke tanah suci.

“Ketiga, untuk akomodasi hotel atau penginapan, PPIU tak boleh menempatkan penginapan jamaah dengan jarak lebih dari 1000 meter dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sementara untuk konsumsi, PPIU harus memberikan konsumsi yang memenuhi standar higienis dan kesehatan. Kalau bisa malah jamaah dikasih tau menunya apa saja nanti selama di Saudi,” tutur Nizar.

Keempat, dalam hal kesehatan, Dikatakan Nizar setiap PPIU wajib memberikan pembinaan dan pelayanan kesehatan kepada jamaah baik sebelum pemberangkatan maupun saat di tanah suci Selain itu, PPIU juga  wajib memastikan setiap jamaah teah mendapatkan vaksinasi meningitis sebelum berangkat ke tanah suci.

“Yang kelima yaitu perlindungan yang wajib diterima jamaah. Saat melaksanakan umrah nanti PPIU diharuskan untuk memberi perlindungan kepada jamaah berbentuk asuransi kesehatan selama di tanah suci. PPIU juga harus menyediakan petugas yang mendampingi jamaah dan tenaga medis jika ternyata jumlah rombongan jamaah lebih dari 90 orang,” pungkasnya.

Sementara untuk poin keenam yang mencakup administrasi dan dokumentasi yang berhak didapatkan jamaah. Nizar menyatakan bahwa jamaah berhak mendapat layanan administrasi berupa pengurusan paspor dan visa umrah.

“Progres pengurusan dokumen perjalanan ini nantinya bisa dipantau oleh jamaah sendiri melalui aplikasi SIPATUH yang tengah dikembangkan dan dijadwalkan rilis bulan April mendatang. Contohnya dalam aplikasi itu jamaah bisa melihat ketika berwarna merah berarti dokumen perjalanannya masih belum diproses, lalu warna kuning saat mulai diproses dan warna hijau yang berarti dokumen telah diproses,” jelas Nizar.

Nizar juga menjelaskan bahwa setiap PPIU nantinya wajib untuk melaporkan setiap kegiatan penyelenggaraan ibadah umrah kepada Ditjen PHU melalui sistem pelaporan elektronik atau aplikasi SIPATUH. Pelaporan ini meliputi rencana perjalanan umrah dari mulai keberangkatan, pemulangan dan beragam permasalahan lainnya.

LEAVE A REPLY