Akhirnya, Izin Operasional Abu Tours Dicabut

0
88
Kantor Abu Tours. (foto:ist)

HAJIUMRAHNEWS-Langkah tegas akhirnya diambil oleh Kementerian Agama Sulawesi Selatan kepada biro perjalanan haji dan umrah PT Amanah Ummat Bersama (Abu Tours). Kemenag Sulsel dalam waktu dekat akan mencabut izin operasional Abu Tours yang tak bisa memberangkatkan sebanyak 86.720 jamaah umrahnya ke Arab Saudi.

“Yang jelas, kita sudah laporkan semua perkembangan mengenai Abu Tours ini ke pusat dan sudah turun perintah juga untuk mencabut izin operasionalnya,” kata Kepala Bidang Haki dan Umrah Kemenag Sulsel Kaswad Sartono di Makassar, Jumat (23/3).

Kaswad memastikan pencabutan izin operasional ini akan dilakukan pekan depan.Menurutnya hak-hak jamaah umrah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelengaraan ibadah haji dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang.

“Ada tahapan-tahapan sebelum pencabutan izin operasional dilakukan dan kami di Kemenag ini hanya membina travel-travel atau biro umrah ini. Antara regulasi haji dan umrah itu sangat jauh berbeda karena regulasi umrah belum sesempurna dari regulasi haji,” papar Kaswad.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah menetapkan CEO Abu Tours Hmzah Mamba sebagai tersangka atas dugaan penipuan dan pencucian uang jamaah umrah.

“Berdasarkan hasil penyelidikan dan ditemukan adanya unsur-unsur tindak pidana, akhirnya kita tetapkan tersangka dalam kasus ini berinisial HM,” tutur Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani.

Dicky yang didampingi Direktur Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel Kombes Pol Yudhiawan menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara tersebut dilaksanakan. Ia mengatakan bahwa hal ini juga didasari atas keterangan tersangka tentang tidak cukupnya anggaran pemberangkatan untuk 86.720 orang jamaah.

Atas ketidakmampuan dari pihak Abu Tours dalam memberangkatkan jamaah umrah ini, pihaknya menjerat tersangka dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah jo pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Serta, pasal 45 Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), tersangka terancam penjara 20 tahun dan denda Rp 10 miliar.

LEAVE A REPLY