BPKH Mungkinkan Investasi di 5 Sektor

0
242
BPKH akan menginvestasikan dana Haji di 5 Sektor sesuai prinsip Syariah. (foto:ist)
BPKH akan menginvestasikan dana Haji di 5 Sektor sesuai prinsip Syariah. (foto:ist)

HAJIUMRAHNEWS- Salah satu kewenangan utama Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dalam mengelola keuangan haji adalah menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 11 Desember lalu.

Dalam hal ini, Anggota Dewan Pelaksana BPKH Benny Witjaksono menerangkan investasi yang bisa dilakukan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2018 yang terbit 19 Februari lalu hanyalah sebesar 20 persen dari total dana haji. Investasi ini meliputi 5 sektor, antara lain investasi di instrumen perbankan syariah 50 persen, 20 persen dalam SBSN, 5 persen di emas, 15 persen investasi langsung, serta 10 persen investasi lainnya.

“Selain harus sesuai prinsip syariah kita juga pertimbangkan aspek keamanaan dan nilai manfaatnya. Jadi kita akan investasikan dana haji ini pada sektor atau aset-aset yang jelas dan aman atau bisa investasi langsung ke pemerintah yang sudah operasional dan lebih aman,” kata Benny usai Penertapan BPS BPIH oleh BPKH di Hotel Grand Sahid Jaya-Jakarta, Rabu (28/2).

Terkait investasi langsung, Benny mengatakan sudah ada beberapa usulan yang masuk ke BPKH. Namun untuk bisa terealisasi BPKH harus mengajukan terlebih dahulu usulan tersebut ke Dewan Pengawas proses pengambilan keputusan.

”BPKH juga sangat serius soal sarana haji di Tanah Suci dan penerbangannya terutama penyewaan pesawat jangka panjang,” ujar Benny.

Benny juga menjelaskan bahwa target BPKH di 2018 adalah mulai mengurangi penempatan di deposito atau giro di bank-bank syariah dari level 65 persen dari total investasi ke level 50 persen dan terus akan diturunkan hingga 30 persen pada 2020.

“Deposito di bank-bank syariah tidak bisa dipindahkan semua sehingga harus berimbang dan sebisa mungkin mengakomodasi semua. Bagaimanapun, bank-bank syariah adalah mitra utama BPKH karena BPKH tidak bisa mengambil dana masyarakat dari tempat lain”tutur Benny.

”Pengurangan 15 persen itu harus kami lakukan. Prioritas kami pengalihannya ke SBSN,” lanjutnya.

Sementara untuk investasi di sukuk adalah green sukuk. Namun ia mengaku jika instrumen syariah di sukuk seperti ini tidak selalu ada. Dan lagi, Kementerian Keuang sebenarnya juga telah membuka kesempatan bagi BPKH untuk investasi di SBSN.Hanya saja, tingkat imbal hasil SBSN masih belum memuaskan.

Selain itu, BPKH bersama OJK tengah melakukan studi soal produk mudharabah muqayyadah (MM) yang ditawarkan perbankan syariah. Soal investasi di emas, BPKH akan membuat kajiannya tahun ini.

LEAVE A REPLY