Mulai 17 Oktober 2019 Semua Produk Asing Harus Memperoleh Sertifikat Halal

0
293
Amerika jajaki kerja sama dengan Indonesia soal sertifikasih halal
Amerika jajaki kerja sama dengan Indonesia soal sertifikasi halal

HAJIUMRAHNEWS – Umat Islam Indonesia yang sangat perduli dengan segala jenis produk makanan dan minuman halal, tak lama lagi tidak akan dipusingkan dengan produk-produk yang datangnya dari luar negeri, apakah halal ataukah haram?

Pasalnya, setiap produk luar negeri yang masuk ke Indonesia nanti akan mendapatkan sertifikasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengenai kehalalannya. Kalaupun produk itu tidak halal, BPJPH akan mencantumkannya sebagai produk yang tidak halal. Jadi, konsumen khususnya umat Islam tidak menjadi bingung.

Kondisi inilah yang menarik perhatian Departemen Perdagangan Amerika untuk menjajaki kerjasama dengan Kementerian Agama (Kemenag) di bidang sertifikasi halal.

Wakil Asisten Sekretaris Departemen Perdagangan Amerika Serikat untuk wilayah Asia Diane Farrell mengatakan, pihaknya ingin memastikan bahwa produk-produk Amerika telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku ketika proses sertifikasi halal sudah resmi dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Kami tengah gencar memperkenalkan BPJPH kepada para stakeholder dan menyusun rencana nota kesepahaman (MoU) dengan negara-negara yang memasarkan produknya di Indonesia. MoU dengan negara-negara lain sangat diperlukan, karena sistem dan standar kehalalan suatu produk di suatu negara terkadang berbeda dengan sistem dan standar halal yang diterapkan di Indonesia,” jelas Kepala BPJPH, Sukoso, seperti dilansir dari laman Kemenag, Jumat (2/2/2018).

Lebih lanjut Sukoso menyatakan bahwa BPJPH akan resmi beroperasi pada 17 Oktober 2019 mendatang, hal ini disebabkan Perpres Jaminan Produk Halal (JPH) yang belum ditandatangani oleh Presiden, sehingga BPJPH belum dapat mengimplementasikan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014. Sukoso menjelaskan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan tahap-tahap sertifikasi halal serta sistem teknologi informasi yang mendukung sertifikasi halal.

“Selain pencantuman label halal, untuk produk non halal juga wajib mencantumkan label non halal, hal ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen. Jika label non halal tidak tercantum pada kemasan produk, hal ini akan membuat konsumen bingung, karena tidak semua konsumen mengerti istilah-istilah yang tercantum dalam komposisi suatu produk,” jelas Sukoso.

Sekjen Kemenag, Nur Syam juga menyarankan agar pihak AS sudah mulai mengidentifikasi produk-produknya agar dapat didaftarkan untuk memperoleh sertifikasi halal pada tahun 2019 mendatang dan mulai menyiapkan poin-poin yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU).

“Kita masih punya waktu satu tahun karena pada 17 Oktober 2019 mendatang semua produk yang masuk ke Indonesia harus memperoleh sertifikat halal,” sambung Sekjen. (Kun)

 

LEAVE A REPLY