Ini Kata Jusuf Kalla Soal Kenaikan BPIH

0
135
Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla. (foto:ist)
Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla. (foto:ist)

HAJIUMRAHNEWS-Kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini akibat adanya kebijakan pajak 5% dari Pemerintah Saudi memang sudah tak bisa dihindari.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut kenaikan ini dipicu oleh keinginan Pemerintah Arab Saudi ingin meningkatkan ekonomi sehingga menerapkan biaya pajak bagi jamaah yang menjalankan ibadah haji.

“Sekarang Saudi ingin memperbaiki ekonominya, tidak lagi tergantung kepada minyak saja, maka mereka sudah mulai bayar pajak, PPN (pajak pertambahan nilai) dan sebagainya; sehingga biaya haji itu naik,” ujar Wapres Kalla saat memberikan keterangan pers di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (24/5).

Wapres Kalla menambahkan kenaikan BPIH ini juga akibat penerapan pajak bagi sejumlah industry jasa yang selama ini tidak dikenakan pajak,  seperti pembuatan visa, katering, hotel, bahan bakar pesawat, dan akomodasi selama jamaah di Arab.

“Biaya haji itu naik bukan karena biaya pokoknya naik, tetapi karena pajak yang dikenakan kepaada ‘service’ di sana termasuk visa, kan musti bayar visa, dan juga katakanlah sewa bus, pajak lima persen dan macam-macam,” tutur Kalla.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan pemerintah masih menghitung kenaikan biaya haji dan umrah pascapenerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar lima persen oleh pemerintah Arab Saudi sejak 1 Januari 2018.

“Sejak Januari tahun 2018 ini memang pemerintah Arab Saudi menerapkan pajak bagi semua warganya termasuk warga negara asing. Siapa pun itu diberlakukan sama terkait dengan semua barang, makanan, minuman, pelayanan semua bentuk retribusi itu dikenakan lima persen tidak terkecuali umroh dan haji. Karena itu sudah bisa diperkirakan biaya umroh dan haji bisa mengalami penyesuaian kenaikan lima persen ini,” kata Lukman.

 

LEAVE A REPLY