Dana Haji di Tangan BPKH

0
116
Dana haji digunakan sebagaimana mestinya. (foto:ist)
Dana haji digunakan sebagaimana mestinya. (foto:ist)

AKHIRNYA, setelah molor lebih dari setahun, pemerintah mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (PKH) dengan membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Banyak pihak berharap besar dana haji di tangan BPKH yang resmi beroperasi sejak pertengahan tahun ini akan lebih baik lagi.

Setidaknya, dalam UU PKH, pada Pasal 1.2 disebutkan bahwa dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), dan efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat (DAU), serta nilai manfaat yang dikuasai negara dalam rangka penyelenggaraan haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

Menurut Ketua Dewan Pengawas BPKH, Yuslam Fauzi menyebutkan posisi dana haji pada akhir 2016 sekitar Rp 95,6 triliun. Proyeksi sementara tahun ini akan tembus di angka Rp 101,6 triliun. “Lima tahun yang akan datang, tahun 2022 diproyeksikan sekitar Rp 155,4 triliun,” kata Yuslam kepada Majalah Haji&Umrah beberapa waktu lalu.

Saat ini, dana haji yang akan dikelola BPKH dari setoran awal BPIH haji reguler dengan besaran setoran Rp 25 juta hingga tahun 2017 telah mencapai lebih dari Rp 99 triliun. Belum lagi, setoran awal BPIH haji khusus yang besarnya US$4.000. Selain itu, pemerintah juga memiliki DAU sebesar Rp 74 triliun. Sehingga BPKH sendiri memprediksi 10 tahun ke depan, akan bisa mengelola dana melebihi aset kelolaan Lembaga Tabung Haji Malaysia (LTHM) yang konon asetnya sebesar US$ 14 miliar atau setara Rp 186,4 triliun.

Memang, selama ini pemerintah telah menempatkan dana haji ke sukuk berbasis proyek dengan imbal hasil lebih tinggi dari pada tingkat pengembalian investasi konvensional seperti deposito. Malah, Presiden Joko Widodo ketika melantik tim BPKH, menginginkan dana haji bisa berkontribusi pada pembangunan infrastruktur. Walau, sejatinya secara tidak langsung dana haji sudah masuk ke proyek-proyek infrastruktur, melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara sejak 2013 lalu.  Selama ini dana haji yang sudah diinvestasikan ke Sukuk sebesar Rp 36,7 triliun. Dan dari investasi itu, imbal hasil setiap tahunnya sekitar Rp 5,3 triliun.

Sebagai contoh, di tahun 2017 ini saja, dana haji yang terserap untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur sebesar Rp 16,77 triliun yang digunakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk pembangunan Rel KA di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera dan Sulawesi. Lalu, Kementerian PUPR juga turut memanfaatkan dana haji untuk pembangunan jalan dan jembatan serta pengelolaan sumber daya air di beberapa provinsi. Pun dengan Kementerian Agama (Kemenag) yang menggunakannya untuk membangun infrastruktur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), asrama haji dan kantor urusan agama (KUA).

Artinya, investasi dana haji yang dilakukan pemerintah bukanlah hal baru. Sayangnya, meskipun pengelolaan dana haji yang telah diatur UU PKH, namun masih memerlukan Peraturan Pemerintah (PP) terkait penempatan dan/atau investasi keuangan haji.

Terkait hal ini, Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggarah Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Joko Asmoro meyakini BPKH memiliki banyak cara dan mampu mengelola dana haji dengan lebih baik lagi. Pihaknya menilai BPKH akan mampu menggali potensi keuangan syariah dan memperluas manfaat yang diberikan oleh ekonomi syariah dan umat muslim terhadap kemajuan negara ini.

Karena, kata Joko, berdasarkan UU 34 tahun 2014, BPKH diberi wewenang cukup luas untuk melakukan penempatan dan/atau investasi. Bisa dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. “Artinya, BPKH harus bekerja berdasarkan asas-asas yang sangat jelas, yaitu harus sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, likuiditas, manfaat, nirlaba, transparansi, dan akuntabilitas,” katanya.

Hal senada disampaikan Ketua Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (FK-KBIH), Qosim Saleh bahwa di tangan BPKH, dana haji akan dikelola lebih transparan, efisien, dan manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat. Wajar jika Qosim berharap BPKH mengalokasikan dana haji ke lembaga yang berkecimpung di masyarakat, termasuk Lembaga Amil Zakat.

“Kalau LAZ penerima manfaat pengeloaan dana oleh BPKH, maka KBIH adalah penyumbang sumber dananya,” kata Qosim di Jakarta sembari menambahkan saat ini ada 1600 KBIH yang tergabung dalam FK-KBIH.

Oktober lalu, kata Qosim, BPKH meluncurkan Program BPKH Pembiayaan Ekonomi Rakyat Kemaslahatan Umat (Perkuat) Syariah di Islamic Tourism Expo 2017 di Jakarta. Di mana program kemaslahatan umat BPKH ini bekerja sama dengan perbankan syariah dan lembaga zakat. Bentuk programnya berupa pembiayaan produk untuk sektor mikro dengan bidang usaha prioritas pada usaha terkait kebutuhan haji dan umrah.

Sementara anggota BPKH Anggito Abimanyu menyampaikan BPKH yang diamanati untuk mengelola dana haji juga memiliki beberapa program peningkatan kualitas pelayanan peyelenggaraan ibadah haji. Salah satunya adalah membangun sarana dan prasarana untuk jamaah haji Indonesia di Arab Saudi, semisal hotel. Konon, ini merupakan keinginan pemerintah sejak lama.

“Kita akan mengajak kontraktor di Indonesia untuk membangun infrastruktur di Arab Saudi. Beberapa kontraktor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kita sudah berpengalaman di sana,” kata Anggito di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Anggito mengatakan, pada prinsipnya BPKH memiliki rencana investasi di lima sektor utama yaitu perbankan syariah, sukuk, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Namun demikian, investasi yang dilakukan tak boleh berjangka lebih dari 1 tahun. “Ini kita lakukan untuk memastikan ketersediaan likuiditas dua kali biaya musim haji. Untuk itu, dana haji yang kita investasi juga tidak 100 persen. Tapi Cuma 80 persen dan 20 persen sisanya di tempatkan di instrument yang likuid,” ujar Anggito.

Menurutnya dana haji yang ada saat ini hanya diinvestasikan di dua sektor saja yaitu 65% di perbankan syariah dan 35% di Sukuk. Harapannya, mulai April 2018 BPKH  bisa mulai menginvestasikan dana haji di lima sektor tersebut. “Kita targetkan untuk tahun depan investasi itu bisa terbagi dan di perbankan syariah itu berkurang jadi 50 persen. Sisanya kita investasikan di sukuk 20 persen, di emas 5 persen, di investasi langsung 15 persen dan di investasi lainnya sebanyak 10 persen,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga berencana akan membuat virtual account dengan tujuan agar calon jamaah haji bisa memperoleh informasi dana hajinya dan memperoleh distribusi nilai manfaat. Virtual account ini merupakan salah satu terobosan BPKH yang memungkinkan calon jamaah haji untuk memantau nilai manfaat dari uang setoran calon jamaah haji yang dikelola oleh BPKH.

Anggito juga berharap BPKH sudah dapat melaksanakan penempatan dan investasi dana haji mulai April 2018. “Dan sejak dipindahkannya dana haji dari Kemenag ke BPKH kami juga akan mewajibkan bank penerima setoran dana haji untuk menciptakan virtual account (rekening bayangan) bagi calon jamaah haji,” katanya.

Saat ini, kata Anggito, BPKH yang beranggotakan tujuh orang sedang menyiapkan pondasi agar tahun depan dapat beroperasi penuh. BPKH tengah menyusun tata kelola yang dan membuat organisasi yang nantinya mendukung gerak BPKH. Pihaknya juga akan bekerjasama dengan Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA). “Saat ini SMI sudah membuat Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi pijakan organisasi untuk melangkah,” kata Anggito.

Masih terkait investasi dana haji, anggota BPKH lainnya, Benny Witjaksono menegaskan BPKH baru bisa merealisasikan rencana investasi tersebut setelah PP diketok dan dana haji dialihkan secara penuh kepada BPKH. Sebab, PP tersebut menjadi dasar arah investasi BPKH. Adapun investasi itu bisa dalam bentuk surat berharga, investasi emas, invetasi langsung dan investasi lainnya.

“Bentuk investasinya kontrak jangka panjang. Tentu kami lihat risikonya. Misalnya kalau sudah kontrak lima tahun sampai tujuh tahun kemudian harga mengalami apresiasi uang dibalikin. Makanya, harus hati-hati,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pernah mengatakan bahwa ke depan pengelolaan dana haji juga akan digunakan untuk investasi ke pembangunan infrastruktur. Pasalnya, investasi tersebut dapat menguntungkan jamaah calon haji.

Kaitannya dengan hal ini, Bappenas menyarankan penempatan investasi dana haji bisa dilakukan dua opsi yaitu investasi langsung atau melalui pembiayaan SBSN atau Sukuk Negara. BPKH juga bisa membeli obligasi syariah yang diterbitkan perusahaan infrastruktur termasuk badan usaha milik negara (BUMN). Namun dalam hal ini Bappenas menyarankan agar dana haji diinvestasikan melalui sukuk dari pada investasi langsung.

Struktur

Presiden Joko Widodo belum lama ini meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji pada 11 Desember 2017. Dalam Perpres tersebut ditegaskan bahwa status BPKH merupakan badan hukum publik berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014. BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama).

Mengenai struktur kepengurusan, BPKH terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. Ini paling sedikit terdiri atas 5 orang anggota yang berasal dari unsur profesional, yang diangkat dan diberhentikan Presiden. Anggota Badan Pelaksana dipilih oleh panitia seleksi yang telah dibentuk Presiden dan menjabat untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Sementara Anggota Dewan Pengawas terdiri dari 7 orang anggota yang berasal dari unsur professional dengan 2 orang dari unsur pemerintah dan 5 orang lainnya dari unsur masyarakat. Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pemerintah terdiri atas 1 orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan 1 orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Sedangkan Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat, menurut Perpres ini, dipilih panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden.

Dalam penyelenggaraan ibadah haji, setiap tahun Indonesia mengirim 203 ribu jamaah haji reguler, jika setiap jamaah membayar Rp 34 juta, maka setiap tahun totalnya dana yang akan dikelola BPKH sekitar Rp 6,9T. Jika dari 3 juta orang waiting list haji reguler, maka dari setoran awal BPIH saja (Rp 25 juta) akan terkumpul dana sebesar Rp 75T.

Indonesia juga memiliki kuota 17 ribu jamaah haji khusus dengan setoran awal BPIH khusus US$4.000, maka totalnya US$86 juta atau setara dengan Rp 904,4 miliar (kurs Rp 13.300) per tahun. Paling tidak saat ini ada sekitar 250 ribu calon jamaah haji khusus masih antri antara 5-7 tahun. Sehingga didapat dana setoran awal BPIH haji khusus yang akan dikelola BPKH sebesar US$ 1 miliar atau setara dengan Rp 13,3T.

Tak heran jika dengan besaran dana haji yang akan dikelola BPKH, banyak pihak menaruh harapan yang besar pada BPKH agar mampu menginvestasikan keuangan haji untuk kepentingan jamaah haji Indonesia. (*)

Tabel Penempatan Dana Haji Melalui Sukuk Negara

Tahun Nilai Peruntukan
2013 Rp 800 M Pembiayaan Rel jalur ganda Cirebon – Kroya (Kemenhub)
2014 Rp 1,5 T –         Pembiayaan (lanjutan) Rel jalur ganda Cirebon – Kroya  (Kemenhub)

–         Pembiayaan Rel jalur ganda Manggarai – Jatinegara (Kemenhub)

–         Pembiayaan Asrama Haji di beberapa provinsi (Kemenag)

2015 Rp. 7,1 T –         Pembiayaan Rel KA di Jabodetabek, Jawa Tengah dan Sumatera (Kemenhub)

–         Pembiayaan Jalan dan jembatan di beberapa provinsi (Kemen PUPR)

–         Infrastruktur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), Asrama Haji dan Kantor Urusan Agama (Kemenag)

2016 Rp. 13,67 T –         Pembiayaan Rel KA di Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera (Kemenhub)

–         Pembiayaan Jalan dan jembatan di beberapa provinsi (Kemen PUPR)

–         Infrastruktur PTKIN, Asrama Haji dan Kantor Urusan Agama (Kemenag)

2017 Rp. 16,77 T –         Pembiayaan Rel KA di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera dan Sulawesi (Kemenhub)

–         Pembangunan jalan dan jembatan serta pengelolaan sumber daya air di beberapa provinsi (Kemen PUPR)

–         Infrastruktur PTKIN, Asrama Haji dan Kantor Urusan Agama (Kemenag)

LEAVE A REPLY