Pemerintah-DPR Bahas RUU PIHU

0
36
Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI selama tiga hari tengah membahas RUU PIHU. (foto:ist)
Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI selama tiga hari tengah membahas RUU PIHU. (foto:ist)

HAJIUMRAHNEWS-Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU PIHU) masih terus diupayakan. Saat ini, Kementerian Agama bersama  Komisi VIII DPR RI tengah membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang jumlahnya mencapai delapan ratusan.

Selama tiga hari kedepan, Selasa-Kamis (16-18 Januari) Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR melakukan konsinyering RUU PIHU di Wisma DPR RI Cikopo bilangan Puncak Bogor. Konsinyering secara resmi dibuka oleh Pimpinan Sidang, Shodiq Mujahid pada Selasa (16/01) malam.

Sebelum pembahasan DIM dimulai, terlebih dahulu didiskusikan mekanisme percepatan pembahasan RUU tanpa mengesampingkan detail substansi dan tata bahasanya. Sebagian anggota Panitia Kerja (Panja) RUU juga mengusulkan agar konsinyering dikerjakan secara intensif.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar hadir dalam konsinyering didampingi Sekretaris Muhajirin Yanis dan para pejabat eselon II lainnya. Nizar yang juga menjabat sebagai Ketua Panja Pemerintah mengusulkan agar DPR mempertimbangkan beban kerja di Direktorat Jenderal PHU.

“Kami tetap akan mengikuti jadwal yang ditetapkan DPR namun kami mohon agar dipertimbangkan padatnya pekerjaan di Ditjen PHU,” usul Nizar yang disetujui oleh Pimpinan Sidang.

Panja DPR dan Panja Pemerintah yang terdiri dari berbagai Kementerian terus menggodog DIM yang merupakan bahan Undang-Undang. Pembahasan akan difokuskan pada DIM perubahan.

Sampai berita ini diturunkan Shodiq Mujahid yang merupakan Ketua Panja DPR RI masih memimpin jalannya sidang. Pembahasan dilakukan satu demi satu DIM dengan cukup alot dan argumentasi yang cukup panjang namun rasional. Panjangnya proses pembahasan RUU dimaksudkan agar tidak terjadi bias dalam memaknai isi Undang-Undang dan tiap pasal memuat bahasa yang lebih operasional.

 

LEAVE A REPLY