Mustolih Siradj: Gagalnya Jamaah Berangkat Umrah Terkait Banyak Faktor

0
113

Photo Background with White Shape Food Instagram PostHAJIUMRAHNEWS – Banyaknya kasus yang menimpa travel haji dan umrah belakangan seperti yang dialami oleh First Travel, Hannien Tour, SBL (Solusi Balad Lumampah), Joe Pentha Wisata (JPW) dan yang lainnya menarik perhatian saya dari hajiumrahnews untuk meminta pendapat Mustolih Siradj, Ketua Komnas Haji dan Umrah, seputar ini.

Saat ditanya tentang kenapa banyak travel yang gagal memberangkatkan jamaahnya, beliau menjawab demikian,

“Gagalnya jamaah berangkat umrah ke tanah suci terkait banyak faktor, tapi umumnya karena mismanagemen dan travel yang kurang taat pada aturan perundang-undangan.”

Menurut Siradj, penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah diatur sedemikian rupa oleh Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 Tahun 2015. “Di sana diatur sedemikian rupa bagaimana standar minimal, hak dan kewajiban travel maupun jamaah,” ujar lelaki lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Lebih lanjut Siradj mengatakan, “Saat ini persaingan bisnis antar travel sangat ketat. Saking ketatnya masih ada travel yang promo besar-besaran tetapi layanannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan.”

Akhirnya, “Dampaknya ke mana-mana. Jamaah akan kapok ambil travel tersebut. Belum lagi pemberlakuan pajak pertambahan nilai (value added tax) 5% yang mulai efektif diterapkan pemerintah Arab Saudi sejak awal 2018 yang tentu saja akan mendorong kenaikan harga barang dan transaksi komersial di sana seperti hotel, handling, katering dan sebagainya,” ujarnya.

Maka, saran Siradj, “Jika paket promo travel jor-joran dan tidak menyesuaikan harga tentu saja dia harus siap-siap rugi. Belum lagi penerapan visa progresif yang cukup besar.”

IMG-20180110-WA0017Siradj sendiri awal tahun 2018 pergi ke tanah suci untuk umrah. Selama di sana, beliau sempat membuat press release soal pajak 5% yang mulai diterapkan Arab Saudi awal tahun ini dan dampaknya pada kenaikan harga haji dan umrah. Berikut press releasenya:

Aturan Pajak di Arab Saudi Berimbas ke Jemaah Indonesia

Awal 2018 pemerintah Kerajaan Arab Saudi menerapkan aturan pajak penghasilan (PPN) sebesar 5%. Aturan ini menyusul beleid negara para pangeran sebelumnya yang menerapkan pajak progresif bagi jemaah umrah yang sudah pernah berkunjung ke Baitullah dibebani biaya tambahan.

Hal ini tampaknya merupakan kebijakan yang diambil negara tersebut karena tidak lagi dapat mengandalkan devisa/pendapatan negara dari minyak sebagai tulang punggung dan penyangga ekonomi negara, selama satu dekade belakangan harga minyak mengalami fluktuasi harga bahkan sempat menyentuh harga terendah sepanjang sejarah. Sebutan sebagai negara petro dolar tampaknya sudah harus ditimbang ulang. Maka sejak tahun 2015 diluncurkan Visi Arab Saudi 2030 yang akan menggenjot pendapatan negara melalui wisata haji dan umrah dengan target 5 juta pengunjung per musim umrah. Maka wajar bila sekarang negara ini membangun infrastruktur secara masif di berbagai titik, tidak terkecuali komplek Masjidil Haram dan Madinah Almunawwarah yang sedang diperluas.

Imbas dari kebijakan pajak Arab Saudi akan berdampak langsung terhadap bisnis travel yang mengurusi haji dan umrah karena komponen biaya umrah seperti pesawat, penginapan, katering, transportasi/handling, muthowwif, paket city tour akan kena imbas karena akan melakukan penyesuaian. Ujung-ujungnya semua biaya tersebut terkerek naik dan akan ditanggung jemaah sebagai konsumen.

Meski demikian hal ini jangan sampai membebani jemaah, travel harus didorong mematok harga yang tetap sehat dan kompetitif dengan melakukan inovasi-inovasi paket umrah-haji.

Khusus untuk haji, kami menolak jika aturan pajak ini dijadikan alasan untuk menaikkan Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji (BPIH) maupun setoran awal haji, sebab akan sangat membebani calon jemaah haji. Selain itu janji pengelolaan uang haji yg akan dikelola secara profesional dan menguntungkan melalui penbentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus segera direalisasikan. Meskipun dengan kondisi BPKH sekarang sangat pesimis, karena sejak dibentuk 5 bulan silam lembaga yang mengelola uang jemaah 85 trilyun ini belum kelihatan kinerjanya. Saatnya membuktikan BPKH memberi manfaat kepada pemilik dana (jemaah haji), bukan hanya hebat di atas kertas. Sekian.

Dari Mekkah Al-Mukarramah Arab Saudi

05 Januari 2018

 

Mustolih Siradj

Ketua Komnas Haji dan Umrah

 

LEAVE A REPLY