7 Fakta Di Balik Arab Saudi Menerapkan Pajak 5%

0
67

down84HAJIUMRAHNEWS – Kita telah ketahui bersama bahwa mulai tahun ini pemerintah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memberlakukan pajak 5% atas berbagai produk seperti makanan, alat elektronik, BBM, telepon genggam, air minum, tagihan listrik, dan pemesan hotel. Penerapan pajak ini dilakukan sebagai upaya untuk memangkas defisit anggaran akibat jatuhnya harga minyak dunia.

Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah (Amphuri), Budi Firmansyah mengatakan bahwa hal tersebut bisa berdampak pada naiknya biaya perjalanan haji dan umrah dari negara lain, termasuk Indonesia.

Tapi, tahukah Anda? Di balik penerapan pajak tersebut tersimpan banyak fakta sebagai berikut:

1. Usulan IMF

Ternyata, penerapan pajak ini ada andil IMF (Dana Moneter Internasional) di belakangnya. Meski begitu, disinyalir Arab Saudi diprediksi masih didera defisit hingga 2023.

Dilansir dari Arab News, Selasa (2/1), sejumlah dampak dikhawatirkan mempengaruhi perekonomian Arab Saudi. Salah satunya terpukulnya konsumsi dalam negeri. Maka dari itu, pemerintah berencana memberikan bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin. Dampak lainnya ialah terpukulnya bursa saham Arab Saudi.

Media nasional di Abu Dhabi mengatakan, biaya hidup di UEA diperkirakan akan meningkat 2,5 persen. Sementara, besaran gaji pekerja belum ada perubahan.

2. Harga Minyak Dunia Melemah

Para pelaku pasar mengatakan, melemahnya harga minyak hari ini disebabkan oleh kembalinya total kapasitas pipa berkapasitas 450.000 bpd di Laut Utara, serta perbaikan yang sedang berlangsung di jaringan pipa Libya, yang telah mengurangi produksi di sana sebesar 70.000 bpd menjadi 100.000 bph.

Selain itu, permintaan impor minyak mentah dari China yang naik secara signifikan serta meningkatnya aktivitas kilang di AS. Di sisi lain, aktivitas perdagangan relatif tipis pada akhir tahun mengingat banyak pelaku yang berlibur. Kondisi inilah yang membuat Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menerapkan pajak 5%.

3. Menag Memastikan Kenaikan Ini Setelah Berkunjung ke Arab Saudi 

Menag (Menteri Agama), Lukman Hakim Saefuddin mengaku mendapat kepastian tentang kebijakan Pemerintah Arab Saudi itu pada saat dirinya berkunjung ke negara itu, guna untuk membahas dan menandatangani MoU penyelenggaraan ibadah haji 1439H/2018M.

4. Biaya Haji & Umrah Tidak Naik dalam Waktu Dekat

Sekretaris Jenderal Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), Muharom, mengatakan bahwa kebijakan pemerintah Arab Saudi mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 5 persen tidak akan berpengaruh pada ongkos atau biaya haji dan umrah di Indonesia dan negara lain dalam waktu dekat.

Sebab, saat ini di Arab Saudi sendiri, para pengusaha lokal masih dalam tahap penyesuaian sehingga belum terjadi kenaikan harga. Hal tersebut dilakukan supaya kenaikan PPN di Arab Saudi tidak menyurutkan minat ibadah umrah jemaah dari negara lain.

5. Diprediksi Naik Bulan Ramadan

Muharom memperkirakan bahwa kenaikan biaya umrah akan mulai berlaku pada Ramadan tahun ini. Kenaikan tersebut tidak dapat dihindari, sebab segala jenis transaksi barang maupun jasa di Arab Saudi sudah dikenai biaya tambahan yaitu berupa PPN sebesar 5 persen.

“Dalam jangka menengah pasti akan berefek karena kenaikan atau adanya tambahan PPN di Saudi akan juga meningkatkan biaya baik di akomodasi, katering, transportasi darat maupun juga jasa lainnya yang ada di Saudi,” ujarnya.

6. Kemenag Masih Mendalami Kenaikan Biaya Haji & Umrah Tahun Ini

Imbas dari kenaikan tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) mengaku sedang mengkaji kemungkinan kenaikan biaya haji dan umrah tahun ini. Yang jelas, kenaikan itu ada pada taraf yang wajar dan rasional.

“Kita sekarang sedang mendalami penetapan biaya ibadah haji 2018. Tentu akan ada kenaikan karena semua komponen, akomodasi, konsumsi, transportasi, terkena penambahan 5 persen itu,” kata Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.

7. Biaya Umrah Bisa Naik 3,6 juta

Ketua Perhimpunan Pengusaha Biro Ibadah Umrah dan Haji Indonesia (Perpuhi) Kota Solo, Her Suprabu, mengatakan pengenaan PPN dan kenaikan harga BBM di Arab Saudi berdampak kepada kenaikan tarif umrah sekitar Rp 2,4 juta-Rp 3,6 juta per peserta. Meski demikian, pihaknya memastikan bagi jemaah yang sudah membayar umrah sebelum 1 Januari 2018 tidak dikenakan biaya tambahan.

Mengenai pengenaan PPN dan kenaikan harga BBM tersebut, pihaknya berharap Pemerintah Republik Indonesia lebih proaktif untuk melakukan negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi.

“Kami dari asosiasi mendesak pemerintah untuk menegosiasi kebijakan ini. Khusus umrah jangan dibebani pajak karena mereka niatnya ke sana kan untuk ibadah. Meski demikian kami tidak tahu nanti hasilnya seperti apa,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya belum bisa memastikan kapan kenaikan tarif umrah akan dilakukan. Mengingat asosiasi masih berharap pemerintah bisa melakukan negosiasi. (Kun)

 

LEAVE A REPLY