Kontroversi Dana Haji

0
70
Kontrak jangka panjang fasilitas haji di Arab Saudi dinilai akan mengefisiensi pengeluaran biaya haji. (foto:ist)
Kontrak jangka panjang fasilitas haji di Arab Saudi dinilai akan mengefisiensi pengeluaran biaya haji. (foto:ist)

BERBICARA soal dana haji, memang seksi, tak heran bila mengundang kontroversi. Betapa tidak, selain nilainya besar, banyak pihak yang mempertanyakan keberadaan dan penggunaan dana haji selama ini. Apalagi, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan rencana pemerintah menggunakan dana tersebut untuk investasi.

Terlepas dari itu, sejatinya pemerintah bersama parlemen telah sepakat pengelolaan dana haji diatur dalam undang-undang yakni UU nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU PKH). Lembaga bentukan amanat dari undang-undang itu Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) baru terbentuk, setelah molor lebih dari setahun.

Memang, dalam UU PKH, di Pasal 1.2 disebutkan bahwa dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), dan efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat (DAU), serta nilai manfaat yang dikuasai negara dalam rangka penyelenggaraan haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

Setidaknya posisi dana haji yang akan dikelola oleh BPKH dari setoran awal BPIH yang besarnya Rp 25 juta hingga tahun 2017 telah mencapai lebih dari Rp 99 triliun. Di luar itu, pemerintah juga masih menyimpan DAU sebesar Rp 74 triliun yang sejak tahun 2006 telah dibekukan.

Dengan dana sebesar itu, tak heran bila Presiden Jokowi usai melantik pengurus BPKH, menginginkan penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Presiden berharap dana tersebut ikut berkontribusi terhadap rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Pada dasarnya, investasi dana haji oleh pemerintah bukanlah hal baru. Selama ini dana haji yang mengendap sudah diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk. Di mana oleh pemerintah Rp 36,7 triliun dari dana haji tersebut telah ditempatkan di Sukuk. Dari investasi pada Sukuk itu setiap tahunnya menghasilkan Rp 5,3 triliun.

Sebagian kalangan menilai bahwa penggunaan dana haji untuk investasi di sektor infrastruktur merupakan wacana kebijakan yang baik. Hal itu mampu menggali potensi keuangan syariah dan memperluas manfaat yang diberikan oleh ekonomi syariah dan umat muslim terhadap kemajuan negara ini.

Di lain pihak tak sedikit pula berpandangan rencana investasi ini hanya akal-akalan pemerintah memainkan dana haji. Malah, pada awal Agustus lalu, seorang calon jamaah haji yang berprofesi sebagai advokat asal Surabaya, M. Sholeh menggugat UU 34 tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Investasi

Ketua Dewan Pengawas BPKH, Yuslam Fauzi meyakini, dana haji akan melonjak bila investasi dijalankan secara optimal. Tak heran bila pemerintah meminta BPKH untuk lebih mengoptimalkan dana tersebut. Dan BPKH telah siap menjalankan keinginan Presiden Jokowi terkait pengembangan investasi dana haji. Setidaknya, dana haji yang bisa diinvestasikan kurang lebih sekitar 80 persennya.

Tak heran bila sampai saat ini, pemerintah keukeuh berdalih bahwa pengelolaan dana haji dengan menginvestasikannya ke infrastruktur dapat menguntungkan jamaah calon haji. Sebagaimana ditegaskan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang menyebtukan dana haji akan diinvestasikan ke portofolio yang sifatnya jangka panjang dan berpotensi menjanjikan return atau imbal hasil lebih besar.

“Return lebih besar akan memberi manfaat lebih besar bagi jamaah calon haji yang dananya sudah ada di dalam dana haji itu sendiri,” jelas Bambang dalam sebuah kesempatan diskusi di LPEM FEB Universitas Indonesia, Jakarta, awal Agustus lalu.

Di kesempatan lain, Bambang menyampaikan, terkait investasi dana haji, BPKH memiliki dua opsi yaitu investasi langsung atau melalui pembiayaan surat utang berharga syariah atau sukuk. Namun pihaknya menyarankan agar dana haji diinvestasikan melalui sukuk dari pada investasi langsung. “Kalau investasi langsung, saya yakin, karena BPKH masih baru, BPKH perlu untuk belajar, perlu untuk memahami investasi di Indonesia, maupun di luar negeri,” tegasnya.

Bisa saja nantinya, lanjut Bambang, BPKH membeli obligasi syariah atau sukuk yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan infrastruktur termasuk badan usaha milik negara (BUMN). Karena memang, lanjut Bambang ada sejumlah proyek yang cocok untuk investasi dana haji. Di antaranya; pertama, pembangkit listrik terutama yang sudah memiliki penjanjian jual beli tenaga listrik antara perusahaan produsen listrik swasta dengan PLN atau Power Purchase Agreement (PPA).

Berikutnya adalah proyek bandar udara (bandara). Investasi infrastruktur bidang ini cukup menjanjikan lantaran memiliki keuntungan besar.  Ketiga,  proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan skema availabily payment. Di mana investor membangun dulu hingga selesai, lalu infrastrutur itu beroperasi, barulah pemerintah membayar jasa layanan dari infrastruktur itu.

Keempat, investasi jalan tol khususnya jalan tol di pulau Jawa dan jalan tol di kota besar. Pasalnya, kata Bambang, tidak ada jalan tol yang merugi bila dibangun di kota-kota besar sehingga investasi di infrastruktur ini juga menjanjikan. Sementara untuk investasi di surat utang berharga syariah atau sukuk memiliki imbal hasil 8-9 persen. Memang, angka itu lebih tinggi bila dana haji hanya disimpan di deposito bank syariah.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin menilai halal bila dana haji diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur. Karenanya, MUI tidak memprotes keinginan Presiden Jokowi tersebut. Hanya saja, kata Kyai Ma’ruf, investasi itu harus syariah. “Harus syariah dan paling aman, dan yang paling aman itu adalah kalau itu proyek-proyek pemerintah, pasti aman, tidak boleh yang punya risiko tinggi,” ujarnya beberapa waku lalu.

Menurutnya, proyek yang dimaksud adalah seperti proyek pelabuhan, jalan tol dan lapangan terbang. Dalam pelaksanaannya, investasi dana haji ke sektor infrastruktur itu bisa melalui sukuk.

Sementara Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama, Ali Rahmat mengatakan sebanyak 314 Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia dibangun menggunakan dana haji. Di mana setiap KUA mendapat anggaran Rp 900 juta sampai Rp 1,2 miliar. “KUA harus bertambah, tapi enggak ada biaya untuk bangun. Akhirnya kita ajukan ke Kementerian Keuangan, kita diberi proyek berbasis sukuk,” kata Ali di Jakarta, Rabu (6/9).

Selain KUA, selama ini dana haji yang ada juga sudah digunakan untuk membangun madrasah, perguruan tinggi dan asrama haji. Untuk asrama haji, setidaknya ada tujuh asrama haji yang dibangun dengan dana haji. “Ada 7 lokasi asrama haji sekelas hotel bintang tiga. Itu semua dibangun dengan dana haji. Total dua tahun berturut-turut anggaran untuk itu Rp 24 miliar,” jelasnya.

Kontroversi

Terkait rencana Presiden  Jokowi yang menginginkan dana haji diinvestasikan ke sektor infrastruktur diprotes keras dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). “Rencana tersebut, melanggar aturan. Makanya, kami menolak (dana haji) untuk dipakai infrastruktur,” kata Ketua Pengurus Harian  YLKI, Tulus Abadi, dalam keterangan persnya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pemerintah harus dapat memastikan anggaran tersebut dikelola secara syariah. Pihaknya tak mengetahui pasti, apakah pembangunan infrastruktur dapat diterapkan secara syariah atau tidak. “Uangnya tidak boleh dipakai untuk main-main, karena menyangkut riba, dan lain-lain. Lantas apakah mereka (calon jamaah haji) rela dana haji dipakai untuk infrastruktur,” tegasnya.

Malah Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, pengelolaan dana haji untuk infrastruktur bukanlah skala prioritas yang harus dikerjakan oleh BPKH. Sebab, yang terpenting dikerjakan adalah menjamin pelayanan yang baik kepada jamaah haji.

Memang, BPKH sudah memiliki aturan mekanisme pengunaan termasuk mengelola dan menginvestasikan dana haji. Akan tetapi, hal ini menimbulkan polemik ketika Pemerintah menginginkan dana itu diinvestasikan ke sektor infrastruktur, lantaran BPKH masih baru. “Jokowi menugaskan BPKH untuk mengelola dana-dana yang disetorkan oleh calon haji untuk kepentingan ibadah haji. Penggunaan dana tersebut harus mengikuti prinsip syariah,” ujarnya.

Sementara anggota Dewan Syariah Nasional MUI, Oni Sahroni mengingatkan bahwa ada empat hal yang harus diperhatikan sebelum dana haji diinvestasikan. Selain harus mendapatkan persetujuan dari calon haji, investasi harus dilakukan sesuai skema syariah, baik dari sisi akad, peruntukkan, sumber dana yang halal, hingga dana bagi hasil yang jelas. Kemudian, investasi harus memperhitungkan imbal hasil dan risiko yang terkendali. Dan yang tak kalah penting, adalah investasi diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi umat.

Kekhawatiran terkait rencana penempatan dana haji di sektor inforastruktur juga datang dari anggota dewan di Senayan. Seperti disampaikan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, bahwa ia menilai hal itu melanggar UU PKH. Disamping itu, dana haji yang digunakan untuk pembangunan di luar sarana-prasarana haji akan bias kepentingan. Penggunaan dana haji juga harus sesuai dengan kepentingan jamaah haji.

Hal senada diungkap anggota Komisi VIII DPR, Khatibul Umam Wiranu yang mengatakan, investasi dana haji harus menguntungkan jamaah haji, umat Islam, dan juga negara. Lebih baik tabungan dana haji dialokasikan untuk fasilitas jamaah haji selama di Tanah Suci.

“Jauh lebih bermanfaat dana haji dikelola untuk kemaslahatan dana haji dengan membangun asrama haji bekerja sama dengan pemerintahan Arab Saudi,” kata Khatibul dalam diskusi di Jakarta, awal Agustus lalu yang menilai investasi untuk membangun pemondokan lebih konkret dan tidak akan merugi.

Menyikapi kontroversi pengelolaan dana haji, Direktur Jenderal Penyelengaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag, Nizar Ali menjelaskan mengapa saat ini terjadi penumpukan dana haji yang begitu besar yang akan diinvestasikan oleh pemerintah. Salah satunya karena banyaknya calon jamaah haji, tapi kuota yang disediakan untuk Indonesia terbatas.

Menurutnya, haji merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu, sekali seumur hidup. Karena dorongan kewajiban itu maka jumlah umat Islam Indonesia yang mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji terus mengalami peningkatan sementara kuota haji yang tersedia terbatas.

“Akibatnya terjadi peningkatan jumlah jamaah haji tunggu dalam jumlah besar. Di sisi lain peningkatan jumlah jamaah haji ditunggu itu menimbulkan penumpukan dana jamaah haji dalam jumlah besar,” ujarnya.

Lantaran itulah, pemerintah memiliki keinginan untuk meningkatkan nilai manfaat dengan cara diinvestasikan, daripada dana tersebut dibiarkan menumpuk. Dana tersebut digunakan untuk penyelenggaran haji yang lebih berkualitas. Nazir menjamin, investasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap keuangan haji dilakukan secara aman, penuh kehati-hatian dan memiliki nilai manfaat.

“Pengelolaan keuangan haji dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keamanan dalam mengantisipasi adanya risiko kerugian atas pengelolaan keuangan haji,” tegas Nizar, sebagaimana ia jelaskan dihadapan hakim konstitusi dalam persidangan uji materi UU PKH pada Selasa (26/9) di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta.

Dalam sidang tersebut, hakim konstitusi Saldi Isra meminta meminta pemerintah melengkapi sejumlah argumen terkait pengelolaan keuangan haji. Saldi juga minta penjelasan dari pemeritah soal berapa sebenarnya biaya yang diperlukan calon jamaah untuk menunaikan ibadah haji. Begitu pula soal berapa besaran investasi yang diperoleh dari pemerintah dalam mengelola keuangan haji dan dikelola dalam bentuk apa. “Jadi publik bisa menilai penting atau tidaknya investasi ini,” katanya.

Begitu pula dengan hakim konstitusi Wahiduddin Adams yang menilai pemerintah belum menjelaskan secara terperinci soal pengelolaan dana haji. Dia juga masih merasa bingung selama ini dana haji dikelola oleh pihak mana. Hakim lainnya, Anwar Usman juga menanyakan apakah selama ini investasi dana haji selalu menggunakan bank syariah atau bank konvensional.

Lantaran banyaknya pertanyaan, Dirjen PHU menyampaikan akan menjawab secara tertulis. Sementara terkait gugatan pemohon, dalam petitumnya Nizar menyampaikan, bahwa pengelolaan dana haji dalam bentuk investasi merupakan kebijakan hukum dari pembuat undang-undang yaitu pemerintah dan DPR. Karena itu ia menilai hak konstitusi pemohon tidak ada kaitannya sama sekali dalam pengelolaan tersebut.

Menurutnya, antara hak konstitusional pemohon dengan kebijakan pengelolaan dana haji yang dikelola BPKH tidak berhubungan secara langsung. Walaupun dana haji yang dikelola BPKH bersumber dari seorang ibadah haji. Karena itu, Nizar berpandangan bila pemohon tidak memiliki legal standing dalam permohonan gugatan UU PKH. Sebab, tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon. Karena itu, kata Nizar, adalah sangat tepat, jika MK secara bijaksana menyampaikan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Setidaknya dalam sidang uji materi tersebut, Nizar meminta empat hal pada majelis. Pertama adalah menyatakan pemohon tidak memiliki legal standing. Kedua, menolak permohonan uji materi seluruhnya atau setidak-tidaknya permohonan pengujuan pemohon tidak dapat diterima.

Ketiga, menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. Dan keempat, menyatakan ketentuan-ketentuan pasal 24 UUD Pasal 46 ayat 1 dan pasal 48 ayat 1 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji tidak bertentangan dengan pasal 28d ayat 1 UUD 1945. (*)

*Ditulis oleh Hayat Fakhrurrozi dan telah diterbitkan di Majalah Haji&Umrah

LEAVE A REPLY