CATATAN AKHIR 2017 (3) : Keseriusan Kemenag Dipertanyakan

0
453
Ketua YLKI Tulus Abadi saat Jumpa Pers di Gedung YLKI, Duren Tiga-Jakarta, Jumat (29/7). (foto:ist)
Ketua YLKI Tulus Abadi saat Jumpa Pers di Gedung YLKI, Duren Tiga-Jakarta, Jumat (29/7). (foto:ist)

HAJIUMRAHNEWS–Jauh sebelum kasus First Travel mencuat, banyak kalangan mendesak Kementerian Agama (Kemenag) untuk cepat bertindak. Kemenag dianggap tidak serius dalam menangani kasus-kasus umrah yang terus menggelinding hingga akhirnya meledak lewat kasus First Travel.

Salah satu pihak yang mempertanyakan keseriusan Kemenag adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Seperti yang diungkap Ketua YLKI Tulus Abadi yang menyayangkan sikap Pemerintah dalam hal ini Kemenag terkait yang kala itu tak kunjung memberi langkah kongkrit. Padahal Kemenag adalah lembaga yang berperan sebagai regulator yang memberikan ijin bagi biro perjalanan haji dan umrah di Indonesia.

“Kemenag  sebagai regulator  harus ikut intervensi bukan hanya mediasi. Karena Kemenag adalah pihak regulator yang memberikan perijinan. Bagaimana mungkin sebuah institusi yang mengeluarkan perijinan hanya pintar mengeluarkan ijin tanpa mampu melakukan pengawasan, control dan sanksi,” ujar Tulus di Jakarta, Jumat (28/7).

Mustinya, kata Tulus, sebagai regulator Kemenag harus bertindak lebih dan menjadi lembaga yang ditakuti taringnya oleh para biro perjalanan haji dan umrah yang nakal. Akhirnya Kemenag baru mengambil langkah setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi yang membekukan operasional program umrah murah dari First Travel.

“Kemenag jangan hanya mediasi-mediasi aja, apa bedanya YLKI sama Kemenag kalau gitu. YLKI juga bisa lakukan mediasi. Nah Kemenag adalah yang memberikan ijin operasional bagi biro penyelenggara umrah, kok bisanya hanya mediasi aja,” tutur Tulus.

Ternyata, biro perjalanan yang bermasalah bukan hanya First Travel saja. YLKI mencatat saat ini jumlah pengaduaan jamaah umrah yang mangkrak mencapai 22 ribu lebih. Jumlah pengaduan ini bertambah signifikan dari sebelumnya yaitu sekitar 6678 pengaduan di bulan Ramadhan yang masuk ke YLKI. Setidaknya ada 6 biro perjalanan yang diadukan karena menerlantarkan jamaahnya. Berikut keenam biro travel tersebut.

  • PT First Karya Anugerah Wisata (First Travel) dengan jumlah pengaduan jamaah sebanyak 17.557 jamaah.
  • PT Kafilah Rindu Kabah dengan jumlah pengaduan 3.056 jamaah.
  • PT Utsmniyah Hanien Tour dengan 1.821 jamaah.
  • PT Komunitas Jalan Lurus dengan jumlah pengaduan 122 jamaah.
  • PT Wisata Basmalah Tour and Travel dengan jumlah pengaduan 33 jamaah
  • Mila Tour Group dengan 24 jumalh pengaduan.

Dengan banyaknya kejadian tersebut, apalagi puncaknya dengan kasus First Travel, YLKI menyatakan prihatin atas maraknya kasus ini dan mempertanyakan keseriusan pemerintah melindungi puluhan ribu masyarakat yang telah dirugikan.

Lantaran kecewa dengan kinerja pimpinan Kemenag, YLKI juga pernah mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin atas ketidakmampuannya menangani permasalahan yang dihadapi jamaah umrah. “Sampai detik ini semua pengaduan konsumen jamaah umrah di YLKI belum mendapatkan respon konkrit dari biro umrah, dan Kemenag seperti tuna wicara dengan persoalan yang dihadapi calon jamaah umrah,” kata Tulus dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (14/7) kala itu.

Tulus menegaskan Kemenag, sepertinya tak berdaya menghadapi biro umrah yang kian jumawa. Malah, lucunya lagi, kata Tulus, Kemenag membuat pernyataan bahwa sebenarnya, Kemenag tidak bisa ikut intervensi masalah wanprestasi biro umrah kepada calon jamaah umrah.

“Ini jelas pernyataan konyol dan memalukan, bagaimana mungkin Kemenag tidak bisa ikut intervensi terhadap biro umrah nakal, sementara Kemenag adalah regulator yang memberikan izin operasi biro umrah?,” ujarnya waktu itu. (hai)

LEAVE A REPLY