Ini Tantangan dan Potensi Perbankan Syariah Indonesia

0
246
Direktur Syariah Banking CIMB Niaga, Pandi P. Djajanegara dalam pelatihan perbankan se=yariah untuk wartawan (foto:hun)
Direktur Syariah Banking CIMB Niaga, Pandi P. Djajanegara dalam pelatihan perbankan se=yariah untuk wartawan (foto:hun)

HAJIUMRAHNEWS-Sebagai Negara dezngan mayoritas populasi muslim terbesar di dunia, potensi perbankan syariah Indonesia tentu sangatlah besar. Bahkan menurut Financial Time, potensi perbankan syariah Indonesia di tahun 2003 saja bisa mencapai 2.200 triliun.

Meski begitu, nyatanya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia tak bisa memenuhi potensi yang dimiliki. Bahkan Indonesia masih cukup tertinggal dari Malaysia perihal perbankan syariah.

“Tantangan terberat Indonesia dalam perbankan syariah itu cukup banyak diantaranya seperti; Networknya ke masyarakat susah. Kita mau cari orang yang mau invest syariah itu susah. Lalu di sisi SDMnya juga susah. Mencari SDM produktif yang paham perbankan syariah itu cukup sulit,” kata Direktur Syariah Banking CIMB Niaga, Pandji P. Djajanegara dalam Pelatihan Perbankan Syariah untuk Wartawan di Bogor, Jumat (15/12).

Selain itu menurut Pandji dari sisi perbankan syariah, Indonesia juga memiliki kesulitan untuk merangkul atau melakukan pendekatan kepada customer. Alasannya, karena masyarakat masih belum cukup mengenal seperti apa perbankan syariah dan perbedaannya dengan bank konvensional.

“Dari sisi ini saya rasa kita masih tertinggal dengan Negara-negara di eropa. Banyak bank-bank di Eropa yang bahkan sudah lebih dulu menseriusi perbankan syariah. Ini karena akseptasi masyarakat di Eropa terhadap produk syariah sangat tinggi,” ujar Pandji.

“Masyarakat eropa juga sadar bahwa  performa perbankan syariah lebih stabil karena agak unik. Kenapa? Selain bisa dipake untuk komersial banking tapi juga bagi investor banking, Secara moral dan etik banyak juga pembatasan-pembatasan di Syariah,” lanjutnya.

Tantangan lainnya, menurut Pandji, adalah perihal flow approval (alur perizinan). “di Indonesia untuk flow approval nya juga cukup rumit. Ada OJK, DPS (Dewan Pengawas Syariah), DSN (Dewan Syariah Nasional), kadang-kadang juga ada BI, terus kalau mau berhubungan dengan haji dan umrah mesti ke Kementerian Agama. Dan tentunya setiap instansi juga berbeda regulasi dan kepentinga,” pungkasnya.

Meski begitu Pandji merasa lega dengan adanya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Adanya KNKS yang menjadi wadah bagi semua lembaga di atas, menurutnya merupakan komitmen pemerintah untuk mendukung perbankan syariah di Indonesia. (Jab)

LEAVE A REPLY