DPR RI Dukung Rancangan Kebijakan Haji 2018

0
33
Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama, kementerian Kesehatan dan kementerian Perhubungan. (foto:kemenag)
Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama, kementerian Kesehatan dan kementerian Perhubungan. (foto:kemenag)

HAJIUMRAHNEWS-Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan untuk membahas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438 H/2017 M di Gedung Parlemen Komplek Senayan Jakarta, Senin (04/12).

Dalam rapat tersebut Komisi VIII DPR RI menyatakan dukungannya terhadap rancangan kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1439 H/ 2018 M yang disusun oleh Kementerian Agama. Pembahasan lebih rinci mengenai hal tersebut, nantinya  akan dibahas bersama Komisi VIII DPR RI dalam rapat-rapat Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Raker yang dihadiri Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umrah Nizar Ali,  Irjen Kementerian Kesehatan, Dirjen Perhubungan Udara, pejabat eselon II Ditjen PHU, dan Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Mastuki dan dipimpin Ketua Komisi VIII Ali Taher ini merekomendasikan Kementerian Agama untuk mempercepat pengajuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1439 H/2018 M kepada Komisi VIII DPR RI untuk dibahas bersama oleh Panitia Kerja, memperbaiki akurasi data dalam Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438 H/2017 M, dan meningkatkan kualitas bimbingan haji yang dilakukan oleh TPHI, TPIHI, dan TPHD

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI juga akan mendorong Kementerian Agama RI agar segera menyampaikan laporan pengelolaan keuangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1438 H/2017 M kepada Komisi VIII DPR RI sebelum pembahasan BPIH tahun 2018 M.

LEAVE A REPLY