Babul Ka’bah Dukung Penetapan Harga Referensi Umroh

0
488

HAJIUMRAHNEWS-Boleh dibilang, tahun 2017 menjadi ujian besar bagi penyelenggaraan umroh di tanah air. Bagaimana tidak, di sepanjang tahun 2017 berbagai kasus penipuan dan penelantaran jamaah umrah mulai terkuak. Bahkan yang paling menggemparkan adalah penipuan jamaah umrah dari First Travel yang menelan korban hingga 58.682 jamaah dengan total kerugian mencapai lebih dari 800 miliar.

Tak mau hal serupa terjadi, Kementerian Agama yang berperan sebagai regulator pun mulai berbenah. Berbagai hal pun mulai di evaluasi dari mulai sistem pemberian dan perpanjangan ijin hingga wacana untuk menetapkan standar harga referensi umroh yang akan menjadi acuan bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanan ibadahnya.

Hal ini pun mendapat dukungan dari masyarakat dan pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Salah satu PPIU di Jakarta, Babul Ka’bah bahkan berharap agar penetapan harga referensi umrah ini bisa segera terealisasi.

“Penetepan harga referensi itu perlu, karena dalam beberapa tahun belakangan harga umrah dipasaran saat ini tak stabil dan membabi buta. Apalagi dengan banyaknya promo umrah dengan harga yang tak logis dan merusak pasar,” kata Direktur Utama Babul Ka’bah Rini Indriani di Jakarta, Senin (30/10).

Menurut Rini harga referensi sangat penting untuk mengedukasi masyarakat agar lebih melek dalam memilih biro perjalanan bagi ibadah umrahnya. “Karena harga referensi bisa menjadi acuan masyarakat untuk mengukur standar layak dan pasti untuk berumrah itu berapa,” ujar Rini.

Namun, bagi Rini penetapan harga referensi juga harus berfokus pada standar pelayanan minimal yang harus diberikan oleh biro perjalanan umrah. Ia menjelaskan bahwa harga referensi harus juga menjadi standar acuan bagi pelayanan yang harus diberikan oleh biro penyelenggara.

“Karena bisa saja referensi harga sudah diterbitkan tapi masih banyak travel nakal berkeliaran dan menggunakan standar referensi harga tadi sebagai kedok penipuan lain. Untuk itu perlu pengawasan lebih dan indikator bagaimana mengukur standar pelayanan yang diberikan dan memastikan 5 pasti umrahnya,” tuturnya.

Untuk itu, Rini berharap peran Pemerintah dalam mengawasi dan mempublikasi tentang regulasi baru yang yang ditetapkan itu lebih ditingkatkan agar  masyarakat lebih teredukasi dalam memilih biro perjalanannya. (Jab)