Komisi VIII,  Kemenag dan OJK Siap Kawal Proses Hukum First Travel

0
331
Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VIII DPR RI, Kementerian Agama, Otoritas Jasa keuangan dan Perwakilan Jamaah First Travel. (foto:ist)
Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VIII DPR RI, Kementerian Agama, Otoritas Jasa keuangan dan Perwakilan Jamaah First Travel. (foto:ist)
Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VIII DPR RI, Kementerian Agama, Otoritas Jasa keuangan dan Perwakilan Jamaah First Travel. (foto:ist)

HAJIUMRAHNEWS- Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen Pelaksana Haji dan Umrah (PHU) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna membahas lebih lanjut tentang penyelesaian kasus jamaah First Travel, Kamis (12/10).

RDP dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid, Ketua Panja First Travel sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Nur Achmad,  Ditjen  Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali dan Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal OJK Sardjito.

Dalam rapat ini semua pihak dari berbagai instansi dan lembaga pemerintah bersepakat akan membantu jamaah korban First Travel dan terus mengawal proses hukum dari First Travel.

Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid menegaskan langkah hukum merupakan cara terbaik untuk mengedukasi masyarakat demi menghindari kasus serupa.

“Kementerian Agama, OJK dan DPR akan terus mengawal proses hukum tersebut dan disertai perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Kementerian Agama agar tidak terulang di masa yang akan dating,” kata Sodik di Gedung DPR Jakarta, Kamis (12/10).

Dalam proses mengawal perkara hukum yang sedang berjalan  Komisi VIII  akan mengagendakan rapat gabungan dengan BARESKRIM POLRI, PPATK, Ombudsman, Kementerian Pariwisata dan lembaga terkait.

Selain itu, Komisi VIII  mendorong Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah  untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan ibadah umrah dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan penyelenggara ibadah umrah. (Jab)