Jamaah Minta Pemerintah  Jangan Pailitkan First Travel

0
335
Polisi saat mengawal Andhika Surrachman, tersangka utama penipuan puluhan ribu jamaah umrah First Travel. (foto:ist)
Polisi saat mengawal Andhika Surrachman, tersangka utama penipuan puluhan ribu jamaah umrah First Travel. (foto:ist)
Polisi saat mengawalDirektur First Travel  Andhika Surrachman, tersangka utama penipuan puluhan ribu jamaah umrah First Travel. (foto:ist)

HAJIUMRAHNEWS-Menindaklanjuti penyelesaian kasus jamaah First Travel Komisi VIII DPR RIbersama Dirjen Pelaksana Haji dan Umrah (PHU) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI Kamis (12/10).

Dalam RDP ini Komisi VIII mengundang perwakilan jamaah First Travel untuk hadir menyampaikan keluhan dan keinginannya dalam penyelesaian kasus First Travel. Delegasi jamaah yang hadir senada meminta agar pemerintah mampu memberikan solusi terbaik khususnya dalam bentuk refund (pengembalian uang) kepada jamaah.

“Kami ingin mendapatkan penjelasan kira-kira langkah apa dari Dirjen PHU dan OJK untuk menampung aspirasi mereka, yang intinya penelusuran aset dalam proses hukum sehingga mereka bisa menerima uang kembali atau mereka bisa berangkat,” kata Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid.

Sementara itu Ketua Panja First Travel sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar, Nur Achmad menyampaikan bahwa kebanyakan jamaah dari First Travel meminta agar First Travel jangan sampai dipailitkan agar bisa tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan uang jamaah.

“Kemenag dan OJK juga harus ikut bertanggung jawab, bahkan mereka juga akan melakukan clash action terhadap persoalan ini karena Kemenag dan OJK dianggap lalai dalam penanganan masalah ini,” ujar Nur Achmad.

Menurut Nur, Bareskrim harus menelusuri secara tuntas manakala ada pihak-pihak yang membackup First Travel. Kekayaan First Travel juga harus ditelusuri setuntas-tuntasnya. Nur menegaskan jangan sampai ada penyembunyian atau pencucian uang yang dilakukan First Travel, tapi tidak ketahui oleh pihak kepolisian.

“Dana jamaah minimal harus kembali dan atau kalau bisa mereka diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah umrah. Kalau tidak, maka yang dituntut adalah Kemenag dan OJK,” pungkas Nur.