KPHI Minta Pemerintah Tingkatkan Layanan Pemondokan Jamaah Haji

0
21
Ketua KPHI Samidin Nashir. (foto:ist)
Ketua KPHI Samidin Nashir. (foto:ist)

HAJIUMRAHNEWS-Pelaksanaan ibadah haji 1438H/2017M telah memasuki tahap akhir. Saat ini Panitia Penyelenggara Ibadah Haji  (PPIH) tengah sibuk mengurus proses kepulangan jamaah haji menuju tanah air yang saat ini sudah memasuki hari kedelapan. Sebanyak 49 ribu jamaah haji telah tiba di tanah air sejak Rabu (06/09).

Meski sempat sedikit mengalami berbagai kendala seperti masalah catering yang basi, hingga kepdatan saat bermalam di Armina, namun banyak pihak menilai pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan dengan sangat baik dan sukses.

Ketua Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) Samidin Nashir mengatakan, tahun ini penyelenggaraan ibadah haji berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah secara umum dapat berjalan lancar. Hal hal yang kita khawatirkan akan terjadi, tidak terjadi. Allah melindungi kita semua,” kata  Samidin di Kantor Urusan Haji Daerah Kerja Madinah, jelang keberangkatannya kembali ke Tanah Air, Rabu (13/09).

Meski begitu, Samidin mengaku memiliki beberapa catatan untuk peningkatan pelayanan dan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji ke depannya. Salah satunya adalah akomodasi saat berada di Mina. Menurutnya dengan bertambahnya jamaah haji Indonesia seharusnya akomodasi tenda untuk jamaah haji pu ikut ditambah.

KPHI mengusulkan agar pemondokan di Mina dibuat kemah bertingkat, berikut dengan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK). “Dengan demikian, tidak ada lagi jemaah haji Indonesia yang menempati Mina Jadid,” ujar Samidin.

Catatan lainnya adalah soal kurang tepatnya sistem blocking time untuk pemondokan di Madinah. Sistem Blocking time memiliki konsekuensi penempatan jemaah diatur oleh majmuah (konsorsium penyedia pemondokan). Kelanjutannya, pengaturan jemaah haji Indonesia yang berdasar kelompok terbang (Kloter) harus terpecah, bahkan di pemondokan yang berjauhan. Padahal, petugas haji, berdasar Kloter. “Akibatnya, jemaah haji kita tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya,” tuturnya.

Untuk pemondokan, Samidin  mengusulkan agar sewa pemondokan yang berkapasitas besar, sehingga organisasi sektor menjadi lebih ramping. “Pada tahun ini, misalnya seperti Hotel Kiswah yang memiliki kapasitas 23ribu,” tandasnya.

KPHI, sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji pasal 12 ayat 3, memiliki tugas pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan ibadah haji, serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

LEAVE A REPLY