Dodi Nandika : Tenaga Pengajar Wajib Ikuti Sertifikasi Profesi

0
291
Dodi Nandika (foto:ist)
Dodi Nandika (foto:ist)

HAJIUMRAHNEWS – Dalam perkembangannya, dunia pendidikan Indonesia setidaknya telah banyak mengalami perubahaan yang lebih baik pasca reformasi. Salah satunya adalah adanya regulasi berupa undang-undang terkait keberadaan guru dan dosen yang menyatakan bahwa guru dan dosen merupakan profesi.

Demikian disampaikan pakar pendidikan Dodi Nandika dalam perbincangannya dengan hajiumrahnews.com pada Jumat (24/3) sore melalui saluran telepon selulernya.

Menurutnya, berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2005, maka profesi guru dan dosen tidak saja dilindungi dan diakui tapi juga menepis anggapan selama ini guru masih dianggap sebagai pegawai pemda biasa. “Padahal dengan undang-undang tersebut, guru dan dosen adalah profesi, sebagaimana profesi lainya seperti dokter, pengacara atau wartawan,” kata profesor ahli ilmu kayu ini.

Selain itu, lanjut Dodi, keberadaan guru dan dosen saat ini lebih baik dengan adanya sertifikasi yang musti dimiliki setiap guru. “Karena itu, setiap tenaga pengajar harus memiliki sertifikat kemampuan mengajar sesuai bidangnya,” tambah mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional ini.

Dodi menambahkan, saat ini negara juga sudah merancang kurikulum secara nasional yang cukup baik. Hanya saja, lanjutnya, sampai hari ini masih ada disparitas yang cukup lebar antar satu daerah dengan daerah yang lain. Artinya, kurikulum nasional yang diterapkan belum berhasil untuk diterapkan pada semua sekolah dan semua daerah. “Ada banyak faktor penyebab dari adanya disparitas ini, diantaranya yang paling menonjol adalah faktor ekonomi dan kultur,” ujarnya.

Pendidikan di Banten

Menurutnya, disparitas yang ada di Provinsi Banten menjadi contoh kongkrit terlihat dari angka partisipasi kasar (APK). Banten termasuk dalam kelompok inrasio, hal ini terlihat dari begitu jomplangnya perbedaan antara Banten bagian Utara dengan Banten bagian Selatan.

Tentu saja, kata Dodi, ini juga disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan masing-masing daerah yang terlihat dari besaran APBD yang dimiliki. “Pun dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih sangat jomplang,” katanya.

Karena itu, perlu terobosan-terobosan untuk mengejar ketertinggalan ini. Sebenarnya APK Provinsi Banten untuk SD-SMP lumayan, untuk SMA itu masih tergolong sedang-sedang saja. Tapi untuk perguruan tinggi masih kedodoran. “APK Banten perlu lari kencang,” kata putra asli Lebak yang kini duduk menjadi anggota Dewan Riset Daerah Banten ini.

Salah satu upayanya adalah memperbanyak sekolah kejuruan (vokasional) yang memang disesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini seiring dengan kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan vokasional dalam rangka menjawab kebutuhan pasar yang terus mengedepankan persaingan.

Selain itu, dibutuhkan peran serta dunia kerja (perusahaan) baik milik negara maupun swasta dalam rangka membantu menyerap para lulusan pendidikan vokasional tersebut. “Dan apa yang dilakukan oleh Gaido Group yang bersedia menjadi mitra kerja strategis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten merupakan upaya yang sangat baik dan mulia dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara,” ujarnya. (hai)

LEAVE A REPLY